Jelang Putusan Sengketa Pilpres 2024, MK Diminta Objektif dan Apa Adanya

Liputan6.com, Jakarta Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin, 22 April mendatang akan memutus perkara sengketa Pilpres atau Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024.

Terkait hal itu, Pengamat Politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno meyakini, putusan perkara sengketa Pilpres 2024 ini sarat dengan politis.

“Publik membaca putusan hakim MK saat ini tak bisa dilepaskan dari aspek politis. Terutama sangkut pautnya dengan dengan putusan 90 soal syarat pencapresan. Wajar jika sengketa hasil pemilu di MK saat juga dikaitkan dengan unsur politik,” kata Adi saat dihubungi Liputan6.com melalui pesan singkat, Sabtu (20/4/2024).

Meski putusan MK akan dimaknai secara politis, namun kepercayaan publik dipastikan sudah lebih baik saat ini. Khususnya usai MK mengganti ketuanya, Anwar Usman yang dinilai sebagai biang ketidaknetralan dalam tubuh the guardian of democracy.

“Ketua MK sudah diganti, praktis kepercayaan publik mulai bangkit ke MK. Banyak juga putusan MK yang diapresiasi publik. Misalnya soal ambang batas parlemen yang diturunkan, termasuk penghapusan pasal karet terkait pencemaran nama baik,” tutur Adi.

Karena itu, lanjut Adi, terkait sengketa hasil Pilpres maka publik berharap putusan yang dikeluarkan harus objektif dan memenuhi rasa keadilan hukum.

Seandainya memang bukti-bukti yang diajukan paslon 1 dan 3 tidak valid, maka hakim konstitusi harus nyatakan tidak valid dan menolak permohonan mereka untuk pemilu ulang atau diskualifikasi. 

“Sebaliknya, jika bukti yang diajukan valid dan mesti pemilu ulang atau diskualifikasi harus katakan apa adanya. Kuncinya objektif dan integritas demi menyelamatkan demokrasi,” kata Adi menandasi.

Sebagai informasi, sidang sengketa Pilpres 2024 dimulai sejak 27 Maret 2024. Secara maraton, setiap harinya MK mengagendakan agenda sidang tahap demi tahap, mulai dari mendengarkan permohonan pemohon, jawaban termohon, dan pihak terkait. 

MK juga sudah mendengarkan keterangan saksi yang dibawa oleh pemohon, termohon, dan pihak terkait. Bahkan menghadirkan empat menteri yang dinilai perlu digali keterangannya yaitu Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko PMK Muhadjir Effendy, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada Jumat 5 April 2024.

Pada sidang sengketa Pilpres 2024 terdapat dua pihak pemohon, yaitu Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin dan Tim Hukum Ganjar-Mahfud.

Sedangkan pihak termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), kemudian bertindak sebagai pihak terkait adalah Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) dan Tim Pembela Prabowo-Gibran.