Beredar Surat Politisi Senior Golkar Minta Jokowi Jadi Ketum, Begini Respons Bahlil

Liputan6.com, Jakarta - Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia merespon terkait beredar surat dari sejumlah politisi senior Partai Golkar yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengisi kekosongan kursi Ketua Umum Partai Golkar.

Diketahui surat itu beredar bersamaan dengan pendaftaran calon ketua umum pada Munaslub, 20 Agustus 2024 besok. Di mana, salah satu agendanya untuk menentukan ketua umum definitif setelah Airlangga Hartarto mundur.

“Saya kebetulan tidak tahu itu surat, silahkan tanyakan saja kepada yang membuat surat. Dan karena surat tidak ditujukan kepada saya, maka saya tidak mempunyai legal standing untuk menjawabnya,” kata Bahlil saat ditanya awak media di DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (19/8/2024) malam.

Namun demikian, Bahlil tidak mau ambil pusing terhadap beredarnya surat tersebut. Karena dalam sebuah demokrasi, terjadinya kompetisi adalah hal yang wajar asalkan sesuai dengan aturan main.

“Jadi saya menghargai demokrasi, silahkan saja bermain dalam kompetisi kerangka aturan yang diterapkan SC,” kata dia.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Steering Committee Rapimnas dan Munas Partai Golkar, Adies Kadir menegaskan jika pihaknya telah membuat aturan yang telah sesuai AD/ART untuk proses pendaftaran calon.

“Aturan-aturan di SC sudah jelas, jadi kita ikuti aturan saja sesuai AD/ART ya,” ujar Adies.

Sementara diketahui jika syarat untuk mendaftar dan lolos seleksi Calon Ketua Umum Partai Golkar, disebutkan harus menjadi pengurus DPP atau setingkat dibawahnya minimal lima tahun.

Kemudian, setiap kandidat juga harus mengantongi dukungan minimal 30 persen pemilik suara di Munas Golkar. Dimana pemilik suara dalam Munas nanti adalah ketua Partai Golkar tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, dan sejumlah organisasi sayap partai.

Sebelumnya, beredar surat dari sejumlah politisi senior Partai Golkar yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) berisi permintaan kesediaan untuk mengisi kekosongan kursi Ketua Umum Partai Golkar pasca pengunduran diri Airlangga Hartarto.

Surat bertarikh Rabu, 14 Agustus 2024 itu ditandatangani beberapa politisi senior Partai Golkar, di antaranya Mohamad Aly Yahya, Ridwan Mukti, Antony Zeidra Abidin, Ridwan Hisjam, Musfihin Dahlan, Agusman Efendi dan Riswan Tony.

“Kami memohon keikhlasan dan kesediaan yang terhormat Bapak Ir. H. Joko Widodo untuk kiranya berkenan menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar masa bakti 2024-2029 yang akan ditetapkan dan disahkan dalam forum Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar 2024,” tulis surat tersebut, dikutip Senin, (19/8).

Politisi senior Golkar, Ridwan Hisjam membenarkan isi surat tersebut. Dia menyebut hal itu sebagai bentuk aspirasi pemilih Golkar di akar rumput agar Presiden Jokowi bersedia menjadi bagian dari Partai Golkar.

“Betul, itu tanda tangan saya. Sudah betul,” kata Ridwan Hisjam mengonfirmasi surat dukungan yang beredar di kalangan media, Senin (19/8).

Dikatakan Ridwan Hisjam, tidak ada yang salah atau dilanggar untuk menjadikan Presiden Jokowi sebagai nahkoda baru partai berlambang pohon beringin tersebut.

Sebab, kata Ridwan Hisjam, Golkar merupakan partai terbuka dan demokratis, siapapun boleh untuk dicalonkan menjadi ketum, karena Golkar merupakan partai yang merepresentasikan aspirasi rakyat.

“Tidak ada masalah kan, ini kan partai terbuka, Golkar ini partai terbuka, partai yang demokratis, partai yang mengedepankan manajemen modern, partai yang mandiri dan juga partai yang merepresentasikan rakyat,” ucapnya.

Reporter: Bachtiarudin Alam

Sumber: Merdeka.com