Debat Terakhir Pilkada Jakarta, Momen Perang Narasi dan Fokus Substansi

Jelang Pencoblosan, KPU Daerah dan BPBD Diminta Aktif Koordinasi soal Mitigasi Bencana Alam

Menurut Idham, usai terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 dan 18 Tahun 2024, pihaknya telah mengundang divisi teknis KPU provinsi se-Indonesia untuk mengadakan rapat koordinasi.

oleh Winda Nelfira diperbarui 17 Nov 2024, 09:26 WIB

Diterbitkan 17 Nov 2024, 09:26 WIB

Ketua Divisi Bidang Teknis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Holik mengumumkan hasil pengecekan dokumen persyaratan pendaftaran partai politik (parpol) yang mendaftar ke Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ke KPU hari ini, Sabtu (6/8/2022). (Dok. Liputan6.com/Winda Nelfira)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memerintahkan kepada KPU di daerah agar aktif berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat. Hal tersebut guna membahas mitigasi bencana alam jelang pencoblosan Pilkada Serentak 2024.

"Saat ini yang perlu dimitigasi dan dikoordinasikan dengan semua pihak, terutama dengan pemerintah daerah adalah bencana alam. Kami perintahkan kepada KPU daerah agar berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah," kata Komisioner KPU Idham Holik kepada Liputan6.com, dikutip Minggu (17/11/2024).

Menurut Idham, usai terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 dan 18 Tahun 2024, pihaknya telah mengundang divisi teknis KPU provinsi se-Indonesia untuk mengadakan rapat koordinasi. Rapat berlangsung di Serpong, Tangerang pada Sabtu, 16 November 2024.

Idham menyatakan, rapat koordinasi itu membahas terkait pendalaman materi rekomendasi teknis yang meliputi pemungutan dan penghitungan suara. Termasuk, soal mitigasi bencana saat tahapan Pilkada 2024.

"Karena kemarin saja di lepas pantai Lampung, kota Lampung ada gempa dan kita tetap di Indonesia berada pada garis ring of fire. Itu salah satu contoh yang harus dimitigasi," ungkap Idham.

Dia bilang, mitigasi bencana penting dilakukan agar pelaksanaan Pilkada Serentak tetap berjalan lancar. Tanah longsor, banjir, hingga erupsi gunung berapi seperti Lewotobi di Flores menjadi bentuk-bentuk bencana alam yang akan dimitigasi.

"Berkenaan dengan lebih dari 13.800 pemilih dalam DPT yang terdampak erupsi gunung merapi Lewotobi di Flores Timur, NTT, KPU RI telah mengadakan rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri bahwa seluruh DKPP dan pemerintah daerah Provinsi NTT dan Flores Timur beserta KPU di daerahnya. Mitigasi sebagai bentuk langkah responsif KPU," ucapnya.

13 Ribu Lebih Pemilih Pilkada 2024 Terdampak Erupsi Lewotobi, KPU Siapkan Langkah Mitigasi

Gunung Lewotobi Laki-Laki Erupsi, Crisis Center untuk Wisatawan Dibuka di Labuan Bajo

Gunung Lewotobi Laki-Laki erupsi. (dok. Pusdatinkom BNPB)

Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyiapkan langkah mitigasi untuk daftar pemilih tetap (DPT) terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). KPU mencatat, keseluruhan ada 13.800 lebih DPT.

Menurut Komisioner KPU RI Idham Holik, pihaknya juga telah menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membahas hal tersebut.

"Berkenaan dengan lebih dari 13.800 pemilih dalam DPT yang terdampak erupsi gunung merapi Lewotobi di Flores Timur, NTT, KPU RI telah mengadakan rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri," kata Idham kepada Liputan6.com, dikutip Minggu (17/11/2024).

KPU mengkaji opsi memindahkan tempat pemungutan suara (TPS) ke lokasi pengungsian. Adapun tahapan pencoblosan berlangsung pada 27 November 2024.

Idham bilang, rakor mitigasi itu juga dilaksanakan dengan melibatkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT dan Flores Timur, serta KPU daerah.

"Mitigasi dilakukan sebagai bentuk langkah responsif KPU," kata Idham.

Lanjutkan Membaca ↓