PDIP: Pertemuan dengan Ulama Aceh, Bukti Jokowi Tidak Anti-Islam

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi akan merealisasikan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan tol Sigli-Banda Aceh. Realisasi itu dinilai oleh partai pengusung Jokowi, PDI Perjuangan sebagai kepedulian terhadap daerah berjulukan Serambi Mekah itu.

"Kedatangan Presiden RI ke Aceh wujud nyata kepedulian Jokowi terhadap kemajuan daerah yang berpenduduk mayoritas beragama Islam. Jadi kita harus akui kerja nyata pemerintahan Jokowi dalam memajukan provinsi Aceh," ucap Politikus PDI Perjuangan, Ramond Dony Adam, di Medan, Sumatera Utara, Jumat (14/12/2018).

Dia mendengar, sebelum meletakkan batu pertama, Jokowi akan menggelar pertemuan dengan para ulama di Aceh. Ramond menilai, pertemuan Jokowi dengan ulama penting untuk menyejukkan suasana jelang Pilpres 2019.

"Semoga kedatangan Presiden Jokowi di kampung halaman ibu saya tersebut, dapat membawa angin sejuk dan damai serta pemahaman positif. Sebagaimana kita ketahui, peran ulama sangat dibutuhkan sebagai pilar pemersatu bangsa dan negara ini," ungkap Dony.

Dia mengungkapkan, kepedulian Jokowi terhadap masyarakat dan ulama Aceh, membuktikan isu Jokowi anti-Islam terbantahkan.

"Kami sangat mengapresiasinya. Ini membuktikan bahwa isu antiulama dan anti-Islam yang seringkali diarahkan kepada Pak Jokowi dan PDIP sama sekali tak benar," ungkap Caleg yang maju di Dapil 1 Aceh itu.

Dia menyadari, dalam kontestasi Pemilu 2019 ini, isu-isu kebohongan, fitnah, sengaja disebarkan pihak-pihak yang ingin memperoleh simpati dengan menghalalkan segala cara. Terlebih ke Jokowi dan PDIP.

Faktanya, lanjut Dony, ketika Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menjadi presiden, maka posisi wakil presidennya diisi oleh ulama asal PPP, Hamzah Haz. Dan di pemilu 2004, Megawati maju sebagai capres bergandengan dengan ulama NU KH Hasyim Muzadi sebagai cawapresnya.

"Terbukti jelas bahwa baik PDI Perjuangan, maupun Presiden Jokowi, betul-betul serius membangun negeri berdasarkan Pancasila, UUD 1945, Kebhinekaan, dan NKRI, dengan tak melihat asal suku, agamanya, dan rasnya. Di masa pemerintahan Ibu Megawati, provinsi NAD dengan menjalankan syariat Islam seutuhnya lewat pemberian otonomi khusus bagi. Hal itu tertuang dalam UU Nomor 18 tahun 2001," ungkap Dony.

Adapun Dony sendiri ikut dalam safari politik kebangsaan III di sejumlah daerah di Sumatera Utara. Safari yang dipimpin oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto itu, juga ditemani oleh Ketua DPP PDIP yang juga Caleg Dari Sumut Djarot Saiful Hidayat.

Kemudian, Ketua DPD PDIP Sumatera Utara Japorman Saragih, serta Sekretaris DPD PDIP Sumut Soetarto.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: