Ketua BPN Prabowo-Sandiaga Bertemu Dubes Uni Eropa, Bahas Apa?

Pertemuan juga dihadiri Direktur Komunikasi dan Media BPN Hashim Djojohadikusumo dan Anggota Dewan Pengarah BPN Fadli Zon.

oleh Liputan6.com diperbarui 19 Jan 2019, 02:33 WIB
Diterbitkan 19 Jan 2019, 02:33 WIB
BPN
BPN Prabowo Sandiaga bertemu dubes Uni Eropa. (Merdeka.com)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Djoko Santoso, menerima kunjungan duta besar negara-negara anggota Uni Eropa di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (18/1). Pertemuan juga dihadiri Direktur Komunikasi dan Media BPN Hashim Djojohadikusumo dan Anggota Dewan Pengarah BPN Fadli Zon.

Sementara delegasi tamu dipimpin Duta Besar Uni Eropa, H.E. Vincent Guerend diikuti duta besar negara-negara Uni Eropa seperti Rumania, Inggris, Slovakia, Belanda, Italia, Denmark, Hungaria, Belgia, Spanyol, Swedia, Czechnya, Perancis, Portugal, Jerman, Finlandia, dan Irlandia.

Sejumlah isu yang dibahas dalam pertemuan ini, di antaranya terkait kebijakan ekonomi Prabowo-Sandi khususnya soal isu reformasi pajak hingga keterbukaan bagi dunia bisnis dan investasi.

"Dalam pertemuan ini kami menekankan bahwa Prabowo-Sandi akan mengedepankan kerja sama antarnegara yang berimbang dan adil, khususnya di sektor industri jasa," kata Direktur Hubungan Luar Negeri BPN Prabowo-Sandi, Irawan Ronodipuro lewat keterangan, Jumat (18/1)

Selain isu ekonomi, BPN Prabowo-Sandi dan para duta besar Uni Eropa juga membahas isu kesejahteraan sosial seperti upaya meningkatkan daya beli masyarakat serta membuka lapangan kerja.

Kemudian, polemik daftar pemilih tetap (DPT) yang diterbitkan KPU juga dibahas dalam pertemuan ini. BPN Prabowo-Sandi menyampaikan adanya potensi kecurangan pemilu lantaran DPT Pilpres 2019 tidak akurat.

"Kami menyampaikan fakta bahwa ada ancaman terhadap integritas, kejujuran dan transparansi di daftar pemilih tetap. Kami menemukan nama-nama orang yang sudah meninggal dunia, atau nomor KTP yang tidak lengkap, tapi masih terdaftar dalam DPT," kata Irawan.

"Kami juga mendorong Uni Eropa turut memantau jalannya pemilu 2019 agar berlangsung jujur dan adil demi kualitas demokrasi Indonesia yang lebih baik," imbuhnya.

 

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka.com.

 

Saksikan video pilihan berikut ini:

 

 

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya