Mahfud Komplain Langsung ke Ketua KPU soal Simulasi Surat Suara Pilpres hanya 2 Paslon

Liputan6.com, Jakarta Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud Md, menyatakan sudah melakukan protes langsung kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari terkait simulasi pencoblosan calon presiden dan wakil presiden yang hanya menggunakan dua gambar pasang calon.

"Sudah saya koreksi. Pak Hasyim, ketua KPU sudah saya komplain, kok ada kayak gini," kata Mahfud di Gedung High End, Jakarta, Rabu (3/1/2024).

Menurut Mahfud Md, Ketua KPU sudah menjelaskan bahwa insiden tersebut akan segera dikoreksi. Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, kata Mahfud, mengusulkan agar simulasi dilakukan dengan 4 paslon.

"Lalu dia bilang itu simulasi dari ITB, dan itu akan kita koreksi, mohon diperbaiki. Ya minimal 4 lah (gambar paslon), saya bilang. Kalau tidak 1, 2, 3, ya 4. Sehingga semuanya bisa terbuka. Itu sudah ada jawaban Pak Hasyim resmi kepada saya," kata Mahfud.

Sebelumnya, PDIP Solo mengkritisi desain surat suara yang digunakan saat simulasi. Liason Officer (LO) PDIP Kota Solo YF Sukasno mengatakan pada awalnya dia meminta contoh surat suara yang digunakan simulasi pencoblosan dari KPU.

Adapun contoh surat suara itu digunakan untuk keperluan sosialisasi ke masyarakat. Namun, dia mendapati contoh surat suara pilpres 2024 hanya menunjukkan dua pasangan capres dan cawapres.

"Kami minta sampelnya, semua, baik untuk pilpres, DPRD tingkat kota, provinsi, DPR RI hingga DPD. Namun waktu saya buka, kok yang surat suara pilpres hanya ada dua kolom," ujar Sukasno.

"Komentar saya, kartu suara untuk simulasi ini menyesatkan. Kedua, apa motivasi KPU membuat ini? Kalau irit atau efisiensi, kita sudah enggak bicara itu lagi, karena yang di surat suara simulasi lain dibuat semua, 18 parpol dibuat semua. Ini penting, lho," kata Sukasno dilansir Antara.

Menanggapi protes pihak PDIP, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surakarta Bambang Cristanto menyatakan bahwa surat suara simulasi tidak boleh sama dengan yang riil karena berpotensi digandakan.

"Itu kan simulasi, kalau gambar riil ya tidak diperkenankan. Wong kita aja kalau surat suara sudah masuk difoto enggak boleh, takutnya nanti bisa digandakan," ujar Bambang dilansir Antara, Rabu (3/1/2024).

Karena itu, kata Cristanto, dalam surat suara simulasi pencoblosan tidak ada gambar pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

"Tidak ada fotonya, partainya juga partai buah, angkanya juga bukan angka riil," kata Bambang.

Soal surat suara simulasi yang sudah digunakan oleh KPU Surakarta untuk acara simulasi dan sosialisasi pemilu 2024 di Kelurahan Baluwarti, Kecamatan Pasarkliwon, beberapa waktu lalu, menurut Bambang, diterima oleh KPU Kota Surakarta dari KPU RI. Bukan KPU Surakarta yang mendesainnya.

"Pada surat dari KPU RI tahun 2023 yang kami terima, salah satunya berisi desain surat suara lima jenis pemilihan. Kami hanya melaksanakan," kata Bambang.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) betul-betul netral di pemilu 2024. Pasalnya, kata dia, masih ada pihak-pihak yang mencurigai KPU meski sudah bersikap netral dan tak memihak.

"KPU juga betul-betul netral tidak memihak. Bertindak sesuai aturan saja KPU bisa dicurigai, apalagi KPU mencoba untuk melenceng dari aturan," ujar Jokowi saat memberikan pengarahan dalam Rapat Konsolidasi Nasional Kesiapan Pemilu 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (30/12/2023).

Dia mengingatkan semua pihak terus menjaga netralitas KPU agar tak merusak legitimasi pemilu 2024. Jokowi mengingatkan ASN, TNI, Polri bersikap netral dan tidak memihak di pemilu 2024.

"Tapi aparat negara harus mendukung tugas penyelenggaraan pemilu. Misalnya, bantuan pengiriman logistik ke tempat-tempat yang sulit dan wilayah-wilayah terluar yang tidak bisa dilakukan oleh kita bisa dibantu oleh aparat negara baik TNI maupun Polri," tuturnya.

Selain itu, Jokowi meminta KPU memastikan setiap warga negara yang mempunyai hak pilih bisa menggunakannya secara baik, langsung, bebas rahasia dan tanpa diskriminasi. Menurut dia, KPU harus mengedukasi masyarakat agar tak terpecaya hoaks yang dapat menyulut konflik dan perpecahan.

"Layani semuanya mereka (pemilih) ini. Kita harus mengajak para pemilih menjadi pemilih yang cerdas. Jangan percaya yang namanya hoaks, apalagi yang bisa menyulut konflik dan perpecahan," kata Jokowi.

Dia menyampaikan pendidikan politik harus dilakukan secara masif. Jokowi menilai KPU tak hanya bertugas mengedukasi tahapan pemilu saja, namun juga mengajak masyarakat menjadi memilih pemilih yang cerdas.

"Saya yakin KPU mampu menjalankan tugas dengan baik pemerintah mendukung sepenuhnya agenda kerja KPU agar pemilu berjalan dengan jujur dan adil pemilu berjalan dengan baik sukses dan lancar," pungkas Jokowi.