Hasto PDIP: Pemilu 2024 Bukan Jokowi Effect, Tapi Bansos-Intimidasi Effect

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, menilai Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 bukan sekedar Jokowi effect. Menurutnya, ada pula faktor bantuan sosial (bansos) hingga intimidasi effect yang diterapkan sedemikian rupa.

"Yang ada bukan Jokowi effect, tetapi adalah bansos effect, penggunaan aparatur negara effect, intimidasi effect, itu yang terjadi," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (25/3/2024).

Meski begitu, kata Hasto, PDIP tetap mampu hattrick atau menang tiga kali berturut-turut di Pemilihan Legislatif (Pileg). Menurut dia, hal itu lantaran PDIP melalui proses kelembagaan yang kuat.

"PDI Perjuangan kan dibangun sebagai kekuatan kolektif yang menyatu dengan rakyat," ujar dia.

Oleh sebab itu, kata Hasto, meskipun terjadi pergeseran Pemilu mengarah kepada aspek-aspek elektoral dan dominan pada praktik-praktik politik yang liberal, PDIP tidak goyah.

"Buktinya PSI kan juga tidak lolos pemilu meskipun dari sumber-sumber terpercaya itu sudah dilakukan berbagai upaya untuk menggolkan itu," kata Hasto.

Lebih lanjut, Hasto menyebut operasi politik yang dilakukan Jokowi di Pemilu 2024 telah mengabaikan supremasi hukum. PDIP, kata dia bakal berupaya menjamin proses demokrasi berjalan sebagaimana mestinya ke depan dengan memperlihatkan keteladanan.

"Ada conflict of interest, karena Bapak Jokowi memberikan preferensi akibat anaknya Mas Gibran maju ketika beliau masih menjabat sebagai presiden sehingga ini juga terjadi bias. Tetapi ini juga menjadi ancaman bagi demokrasi ke depan," ujar Hasto.

Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut masih banyak perubahan suara terjadi pada data sirekap usai Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutus perolehan rekapitulasi suara pemilu 2024.

Perubahan tersebut, kata dia, masih berlangsung hingga Kamis (21/3) siang. Diketahui, KPU memutus hasil perolehan suara pemilu pada Kamis (21/3) pukul 22.09 WIB.

"Saya mengecek, tadi malam saya tungguin langsung dari jam 23.00 tadi malam, sampai tadi siang sekitar jam 12.30 itu setidaknya masih ada perubahan dilebih dari 753 kali perubahan padahal dinyatakan sudah rekapitulasi selesai," ungkap Hasto, dikutip Jumat (21/3/2024).

Hasto kemudian juga menyoroti beberapa problematika yang hulunya pada saat pencoblosan 14 Februari lalu pada sistem Sirekap KPU. Ia menyebut lebih dari 243.000 TPS telah terjadi penggelembungan suara.

"KPU mengatakan Sierekap ini hanya alat bantu, tetapi di dalam praktek dan juga sesuai dengan peraturan KPU sendiri, Sirekap bukan sekedar alat bantu. Di dalam praktek ketika terjadi persoalan selisih antara C1 yang disampaikan oleh saksi-saksi, dengan hasil perhitungan, itu rujukannya adalah Sierekap," pungkas dia.

"Kalau kita lihat selisih antara suara sah 01, 02, dan 03 yang seharusnya sama dengan suara sah, itu ternyata mencapai 23,44 juta suara dan ini terjadi penggelembungan suara," sambung Hasto seraya menandaskan.

Sebagaimana diketahui, KPU telah mengumumkan hasil rekapitulasi nasional Pemilu 2024. Hasilnya, untuk suara Pilpres pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendapatkan suara sebanyak 40.971.906.

Lalu pasangan Prabowo Subiyanto-Gibran Rkaabuming Raka dengan perolehan suara 96.214.691. Sementara pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md menempati posisi terakhir 27.040.878 suara.

Sementara untuk perolehan suara di Pileg 2024, PDI Perjuangan menempati suara tertinggi secara nasional. Mereka berhasil mendapatkan suara sebanyak 25.326.945.

Posisi kedua ada Partai Golkar yang mampu meraup suara nasional 23.063.185. Lalu di posisi ketiga terdapat partai Gerindra sebanyak 19.957.635 suara.

Dilanjutkan dengan PKB, NasDem, PKS, Demokrat, dan PAN. Delapan partai tersebut dinyatakan lolos parlemen menuju Senayan.