Titik Terang Pengurangan Biaya Kuliah Residen Dokter Unsrat Manado

Liputan6.com, Manado - Perjuangan panjang ratusan calon dokter spesialis atau residen dari Fakultas Kedokteran (Faked) Unsrat Manado terkait pengurangan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) mulai menemui titik terang.

Rektor Unsrat Ellen Joan Kumaat secara resmi mengirimkan surat ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk pengurangan BOP, serta menyiapkan kajian besaran nilai pengurangan BOP.  

"Dalam pertemuan 18 universitas, Dirjen Dikti sudah menyampaikan terkait pengurangan BOP," ungkap Wakil Rektor Bidang Akademik Grevo Gerung, Senin (10/8/2020).

Gerung mengatakan, selain surat resmi dari Rektor Unsrat, para residen juga sudah mengirimkan surat ke Kemendikbud dan mendapat tanggapan positif.

"Saat ini kami menunggu Kemendikbud mengeluarkan surat berupa edaran atau keputusan yang akan menjadi dasar bagi Unsrat untuk mengurangi BOP," ujarnya.

Dia mengatakan, karena belum ada surat dari Kemendikbud, Rektor Unsrat mengambil kebijakan dengan memberikan cicilan 10% dari total yang akan mahasiswa bayarkan. Untuk biaya BOP para residen sebesar Rp24 juta tiap semester.

"Jika nanti surat edaran tersebut mengharuskan penghapusan biaya, pihak rektorat akan mengembalikan 10 persen BOP itu ke mahasiswa," ujarnya.

Sambil menunggu surat dari Kemendikbud tersebut, Unsrat juga melakukan analisis terkait berapa besar pengurangan tersebut.

"Kami serahkan ke Program Studi untuk menganalisis dan mengatur semuanya," katanya.

Kooordinator Forum Komunikasi Residen Faked Unsrat Jacob Pajan menuturkan, pihaknya berharap pembayaran 10% ini bisa menjadi awal sambil menunggu surat edaran dari Kemendikbud.

"Dalam artian bahwa ada niat baik dari Universitas untuk mau memfasilitasi kami," tandasnya.

Dari data yang ada, sekitar 500 calon dokter spesialis yang kini tengah menjalankan tugas di RSUP Kandou Manado menuntut agar BOP sebesar Rp24 juta itu bisa dikurangi.  

Selain dua kali aksi demo di kampus Unsrat Manado, ratusan residen ini juga mengadu nasib mereka ke DPRD Provinsi Sulut, yang kemudian merekomendasikan agar persoalan ini dibawa ke Kemendikbud.

Simak juga video pilihan berikut: