Langgar Aturan Jam Operasional PSBB Proporsional, 10 Tempat Usaha di Bandung Disegel

Dari 31 pelanggaran jam operasional PSBB Proporsional, 10 di antaranya disegel.

oleh Huyogo Simbolon diperbarui 28 Jan 2021, 05:00 WIB
Diterbitkan 28 Jan 2021, 05:00 WIB
Satpol PP Bandung
Petugas Satpol PP Kota Bandung menyegel tempat karaoke di Jalan Gatot Subroto, Selasa (14/4/2020). (Humas Kota Bandung)

Liputan6.com, Bandung - Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Bandung menindak 31 pelaku usaha selama pelaksanaan PSBB Proporsional di Kota Bandung pada 11-25 Januari 2021. Beberapa di antaranya terpaksa disegel dan didenda.

Kepala Bidang Penegakan produk hukum daerah Satpol PP Kota Bandung, Idris Kuswandi mengatakan ke-31 pelanggaran yang ditindak karena tidak menjalankan protokol kesehatan (prokes) dan aturan jam operasional.

"Jam operasional ada yang membuka lebih awal, dan ada yang mereka masih berkegiatan setelah jam operasional dinyatakan berakhir," katanya, Selasa (26/1/2021).

Selain membuka lebih awal, ada juga tempat usaha yang kegiatannya belum boleh beroperasi tetapi masih buka. Di antaranya tempat spa.

Dari 31 pelanggaran tersebut, sambung Idris, 10 di antaranya disegel. Mereka terdiri dari kafe, restoran, dan tempat hiburan malam seperti karaoke dan diskotik.

"Sementara yang didenda paling banyak tempat usaha seperti restoran, kafe, dan minimarket," ujarnya.

Total denda yang terhimpun selama dua pekan pelaksanaan PSBB Proporsional, yaitu sebesar Rp15 juta.

"Kita kenakan denda administratif. Sudah kita peroleh Rp15 juta dan sudah disetor ke kas daerah," ucapnya.

Kendati demikian, Idris memastikan, hingga saat ini belum ada pemberian sanksi berat yakni pencabutan izin usaha. Sebab sanksi tersebut diberikan bagi mereka yang melakukan pelanggaran secara berulang.

"Sanksi berat itu sampai ke pencabutan izin, tapi sampai saat ini belum (ada)," ungkapnya.

Sementara untuk menekan terjadinya kembali pelanggaran selama perpanjangan PSBB Proporsional sampai 8 Februari 2021, pihaknya akan terus melakukan edukasi, sosialisasi, dan memeriksa prokes.

"Kita juga akan mendorong Satgas tingat kecamatan dengan kelurahan untuk lebih tegas, sebagaimana di Perwal. Mereka punya kewenangan yang hampir sama," kata Idris.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini

Live Streaming

Powered by

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya