Target Partisipasi Masyarakat Bandung di Pemilu 2024 Mencapai 90 Persen

Liputan6.com, Bandung - Pemerintah Kota Bandung menargetkan tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 nanti mencapai 90 persen. Pada pemilu sebelumnya, tingkat partisipasi masyarakat berada pada angka 87 persen.

"Semoga meningkat dari pemilu yang lalu yakni 87 persen. Sebab legitimasi dipengaruhi juga oleh tingkat partisipasi pemilih. Targetnya 2024 semoga bisa mencapai 90 persen," kata Wali Kota Bandung Yana Mulyana saat menghadiri pelantikan PPK yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Hotel Horison, Rabu (4/1/2023).

Adapun proses persiapan pemilu telah berjalan sejak Juli 2022. Saat ini, telah memasuki tahapan pemutakhiran data.

Menurut Yana Mulyana, Pemkot Bandung mendukung dari sisi anggaran dan kesiapan para petugas kewilayahan. Total anggaran yang disiapkan untuk PPK sebesar Rp150 miliar. Termasuk melindungi kesehatan para petugas.

"Jika ada petugas yang sakit atau meninggal, itu kami 'cover' biayanya. Mudah-mudahan kita bisa jaga bersama pelaksanaannya agar tetap aman, kondusif, berintegritas dengan petugas pemilu yang kapabel," ujar dia.

Yana menyatakan, sosialisasi menjadi kunci karena pergeseran pemilih pemula sekarang semakin banyak.

"Salah satu tolak ukur yang digunakan untuk keberhasilan pemilu adalah tingkat partisipasi masyarakat. Ini butuh kerja sama dalam sosialisasi untuk meningkatkan tingkat partisipasi pemilih," ungkapnya.

Yana juga mengimbau agar masyarakat selalu memverifikasi informasi apapun terkait pemilu. Dengan begitu, proses pemilu bisa berjalan demokratis.

"Jika semua elemen yang terlibat di dalamnya bisa menjalankan fungsi dengan baik. Semoga para petugas juga bisa meningkatkan kreativitas dan inovasi karena tugas yang dihadapi semakin berat," tuturnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Bandung Suharti mengatakan, berkaca dari pengalaman 2019, banyak petugas yang jatuh sakit. Sehingga, pada tim ad hoc pemilu ini terdapat syarat kesehatan tambahan.

"Harus juga cantumkan hasil tes kolesterol, gula darah, dan tekanan darah. Dari 150 orang yang terpilih ini semuanya sudah memenuhi persyaratan yang ada," kata dia.

Agenda pertama para PPK adalah berkoordinasi dan berkonsolidasi dengan aparat kewilayahan. Sebab, menurut Suharti, ke depan akan ada pemutakhiran data pemilih dan verifikasi faktual calon anggota DPRD.

"Data pemilih akan kita lakukan di awal Februari. Kita akan bentuk petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih) dan masa kerjanya akan dimulai 4 Februari hingga 15 Maret 2023," ucapnya.

Jika masyarakat menemukan pelanggaran PPK, harap segera melaporkan ke KPU atau Bawaslu melalui divisi hukum.

"KPU memiliki divisi hukum secara internal yang memiliki normal juga untuk mematuhi pakta integritas yang sudah dicanangkan lagi," ucapnya.