Di Depan Puan Maharani, Petani Sumsel Keluhkan Sulitnya Dapat Pupuk di Daerah Lumbung Pangan

Liputan6.com, Palembang - Kedatangan Ketua DPR RI Puan Maharani ke Kota Palembang Sumatera Selatan (Sumsel), disambut antusias oleh ratusan petani, di gedung serbaguna PT Pusri Palembang, Jumat (3/3/2023).

Hadirnya Puan Maharani ini dimanfaatkan para petani Sumsel untuk mengeluhkan banyak hal, termasuk akses transportasi yang terbatas dan sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi.

Curhatan itu disampaikan petani asal Banyuasin Sumsel, Sumitro, saat acara Dialog bersama Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, Penyuluh Pertanian dan Penyuluh Perikanan, yang diselenggarakan PT Pusri Palembang.

Di depan Puan Maharani, Sumitro mengatakan, Banyuasin terkenal sebagai lumbung pangan, tapi para petaninya kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi untuk mendukung program Lumbung Pangan Nasional dari pemerintah.

“Kita memang dapat tapi hanya separuhnya saja, sisanya beli. Kami mau saja beli asal barangnya ada, tapi pupuk nonsubsidi juga sulit didapatkan,” ucapnya.

Selain kesulitan mendapatkan pupuk subsidi dan nonsubsidi, ternyata mereka juga terkendala akses transportasi untuk memasarkan hasil panennya.

Bahkan untuk menjual hasil panennya berupa padi dan jagung, mereka harus menempuh perjalanan hingga 60 Kilometer jauhnya. Karena kendala tersebut, mereka terpaksa menjual hasil panen padi ke tengkulak dengan harga rendah, yakni Rp 4.200 per Kilogram.

“Jika ada jembatan penghubung yang lebih memangkas waktu perjalanan, distribusi padi kami bisa cepat. Kami bisa menjual padi lebih dari Rp 5.000 per Kilogram,” katanya.

Petani lainnya pun ikut menyampaikan aspirasinya. Seperti Miniana, petani asal Palembang yang meminta bantuan kultivator untuk lahan sayuran dan pompa air, untuk menyirami tanaman sayuran di lahan kelompok taninya.

Lalu ada petani asal Ogan Ilir, Hermawati, yang mengeluhkan kampungnya yang sering banjir, sehingga berdampak terhadap lahan tanaman sayurnya serta distribusi hasil panen.

Ada juga penyuluh pertanian asal Banyuasin, Yeni Rahma, mengeluhkan penyuluh kontrak yang belum mendapat gaji dan tidak ada biaya operasional.

“Kami untuk operasional bantingan. Dan kami harap bisa menjadi ASN, minimal PPPK,” ucapnya saat berdiri di podium di samping Puan Maharani.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Lalu, peyuluh perikanan Banyuasin Widia juga menyampaikan hal yang sama. Dari sekitar 1.600 penyuluh di Indonesia, menurutnya, selama ini statusnya adalah tenaga kontrak.

“Akhir tahun ini kontrak dihapuskan, masa kerja 5-15 tahun. Tolong nasib kami agar statusnya tidak sekadar penyuluh perikanan bantu, tapi bisa menjadi ASN,” harap Widia.

Menanggapi keluhan para petani, Puan Maharani meminta anggota DPR dan DPRD dapil setempat, untuk berkoordinasi menyelesaikan persoalan petani di Banyuasin. Ia pun berjanji akan mencarikan solusi.

“Masalahnya soal distribusi pupuk. Padahal saya lihat pupuk cukup, ini lintas kementerian harus duduk bersama karena ini masalah dari dulu,” katanya.

Terkait bantuan kultivator untuk lahan sayuran dan pompa air serta daerah pertanian yang sering banjir, Puan Maharani berjanji sesegera mungkin untuk mencarikan solusinya.

Lalu untuk nasib penyuluh pertanian tersebut, Puan Maharani memastikan akan membawa aspirasi tersebut ke pemeritah pusat.

“Akan saya sampaikan dengan kementerian terkait untuk segera selesaikan. Karena ini anggaran pusat. Soal PPPK ini memang masalah nasional, kami akan carikan solusinya,” jelas Puan.

Dia mengatakan petani dan nelayan adalah dua profesi mulia, yang berkaitan dengan hidup matinya bangsa. Puan berterima kasih kepada para petani dan nelayan, yang sudah menjadi pilar kedaulatan pangan bangsa Indonesia.

“DPR RI selalu turun ke bawah untuk mencari tahu apa kebutuhan petani dan nelayan yang bisa dibantu. Makanya hari ini saya datang untuk menyerahkan total 14 jenis bantuan dari berbagai kementerian,” ujarnya.

“Karena memang DPR RI yang memperjuangkan aspirasi petani dan nelayan ke pemerintah. Lalu pemerintah dalam hal ini kementerian, yang mengeluarkan programnya,” lanjut Puan.

Kepada petani, Puan berujar sudah memantau persoalan harga gabah rendah yang disebabkan karena berbagai faktor, khususnya jelang panen raya ini. DPR RI bersama pemerintah sedang berupaya mencarikan jalan agar dapat memenuhi harapan semua pihak.

“Bagi para penyuluh pertanian dan penyuluh perikanan , saya juga ikut memantau masalah-masalah di lapangan yang dihadapi bapak ibu sekalian, seperti terkait ketersediaan sumber daya,” tambah mantan Menko PMK itu.

Puan pun berpesan kepada pemerintah daerah, untuk meningkatkan perhatian kepada Penyuluh Pertanian dan Perikanan. Sebab solusinya ada di Pemda dan APBD.

“Jadi harus ada porsinya. Pemda harus benar-benar mengingat bahwa pangan adalah urusan hidup matinya sebuah bangsa. Tidak boleh dianggap remeh atau tidak dijadikan prioritas,” katanya.