Polda Gorontalo Tambah Personel BKO dari Sulut, Siaga Kerusuhan Pohuwato

Liputan6.com, Gorontalo - Meski kondisi di Kabupaten Pohuwato mulai kondusif setelah kerusuhan, Polda Gorontalo tetap menyiagakan anggota untuk mengantisipasi kemungkinan gangguan keamanan yang akan terjadi beberapa hari kedepan.

Untuk memastikan keamanan di Pohuwato, Polda Gorontalo menyiagakan 821 personel yang tersebar di sejumlah titik. Personel itu terdiri dari TNI dan Polri yang diberangkatkan dari Polda Gorontalo.

Tidak hanya itu, sebanyak 200 personel Brimob Polda Sulawesi utara (Sulut) juga menjadi BKO. Pasukan Brimob tersebut sudah berada di Kabupaten Pohuwato sejak Jumat (22/09/2023).

Kedatangan personel Brimob Polda Sulut ini dijemput langsung oleh Wakapolda Gorontalo Brigjen Pol Pudji Prasetijanto Hadi yang didampingi para pejabat utama Polda Gorontalo.

Wakapolda Gorontalo dalam arahannya menyampaikan hadirnya personel Brimob Polda Sulut ini tidak lain dalam rangka membantu pihak Polda Gorontalo dalam melakukan pengamanan kerusuhan di Kabupaten Pohuwato.

“Seperti kita ketahui bersama, kemarin aksi demo yang dilakukan oleh masyarakat Pohuwato sempat terjadi chaos antara pihak kepolisian dengan masyarakat. Olehnya personel Brimob Polda sulut menjadi BKO membantu mengamankan situasi,” kata Brigjen Pol Pudji.

Wakapolda Gorontalo berharap dengan adanya dukungan personel dari Polda sulut ini dapat membantu pihak Polda Gorontalo dalam mengamankan Kabupaten Pohuwato. Dengan harapan, Pohuwato bisa kembali aman dan terkendali.

"Harapannya hanyalah kondusivitas. BKO polisi sejatinya hanya mengamankan dan melindungi masyarakat," ia menandaskan.

Simak juga video pilihan berikut:

Sebelumnya, ribuan demonstran yang mayoritas penambang lokal menggelar aksi unjuk rasa di beberapa tempat di Kabupaten Pohuwato Gorontalo. Pengunjuk rasa yang diperkirakan mencapai dua ribu orang ini menggeruduk sejumlah fasilitas umum.

Mulai dari kantor perusahaan PT PGP, Kantor Bupati Pohuwato, kantor DPRD hingga rumah dinas bupati. Sebelumnya, aksi unjuk rasa oleh penambang lokal itu digelar juga oleh forum ahli waris penambang Pohuwato.

Persoalan ini bermula saat para penambang lokal menuntut agar pihak perusahaan mengembalikan lokasi warisan leluhur, yang memang sudah digarap mereka bertahun-tahun. Warga meminta, agar pihak perusahaan menghentikan aktivitas penambangan.

Tidak hanya diminta untuk menghentikan aktivitas penambangan. Mereka juga harus menyelesaikan sengketa dan ganti rugi lahan diduga sudah digarap oleh pihak perusahaan.

Lantaran tuntutan mereka tidak digubris pihak perusahaan, massa aksi akhirnya melakukan tindakan anarkis. Bahkan kepolisian mencoba mengamankan aksi tersebut malah menjadi sasaran amukan masa.

Setelah melakukan perusakan di kantor perusahaan, massa aksi kemudian bergerak ke Kantor Bupati Pohuwato. Mereka kemudian menuntut janji sang bupati untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Akan tetapi, saat berada di kantor bupati, mereka tidak ditemui oleh siapapun. Hingga akhirnya massa terpaksa kembali bertindak anarkis hingga membakar kantor bupati.

Kapolda Gorontalo Irjen Pol Angesta Romano Yoyol saat dihubungi Liputan6.com mengatakan, kerusuhan membuat beberapa anggotanya menjadi korban luka-luka, lantaran diserang massa aksi.

"Ada sekitar tujuh orang anggota kami yang jadi korban. Saya tegaskan, bahwa kami tidak sedang berperang dengan masyarakat,” kata Romano Yoyol.

Pihaknya hanya berusaha mengamankan jalannya unjuk rasa. Namun tiba-tiba terjadi kericuhan yang tak terhindarkan, maka mereka juga harus bertindak.

"Para pelaku yang anarkis akan kami tangkap semuanya," tegasnya.