DPR Bisa Rekomendasikan Copot Kapolri hingga Pimpinan KPK, Bentuk Intervensi?

Ekonom Dorong Lembaga Pengelola Investasi Melantai di Bursa

Ekonom Indef Aviliani menuturkan, lembaga seperti sovereign wealth fund (SWF) perlu go public agar menjadi lebih baik.

oleh Pipit Ika Ramadhani diperbarui 03 Feb 2021, 22:05 WIB

Diterbitkan 03 Feb 2021, 22:05 WIB

20151102-IHSG-Masih-Berkutat-di-Zona-Merah-Jakarta

Suasana di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (2/11/2015). Pelemahan indeks BEI ini seiring dengan melemahnya laju bursa saham di kawasan Asia serta laporan kinerja emiten triwulan III yang melambat. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah resmi membentuk lembaga pengelola investasi (sovereign wealth fund/SWF) atau Indonesia Investment Authority (INA).

Seiring implementasinya, sejumlah pihak mendorong transparansi kinerja lembaga pengelola investasi. Salah satunya melalui Initial Public Offering (IPO) di bursa agar ada transparansi dan kontrol dari publik.

"Mungkin nanti perlu dipikirkan apakah ini nanti jadi IPO. Jadi nanti bisa mendapatkan sumber dana dari masyarakat yang akhirnya governance-nya biasa diakses oleh publik," kata Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani dalam Diskusi Online INDEF "Menakar Untung-Rugi Lembaga Pengelola Investasi”, Rabu (3/2/2021).

Menurut Aviliani, meski ada pengawas dan dewan direksi di lembaga pengelola investasi, tetapi apabila lembaga ini kekurangan dana, pemerintah harus menyertakan modal negara (PMN) sehingga dinilai akan membebani APBN.

"Jadi sebaiknya lembaga seperti ini milik pemerintah, tapi juga go public karena biasanya kerjanya jauh lebih baik,” kata Aviliani.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Terapkan Tata Kelola

FOTO: PPKM Diperpanjang, IHSG Melemah Pada Sesi Pertama

Petugas kebersihan bekerja di depan layar Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (22/1/2021). Transaksi bursa agak surut dengan nyaris 11 miliar saham diperdagangkan sebanyak lebih dari 939.000 kali. (Liputan6.com/Johan Tallo)... Selengkapnya

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Direktur Indef Eko Listiyanto menambahkan, lembaga seperti LPI atau Sovereign Wealth Fund (SWF) perlu menerapkan tata kelola agar terwujud transparansi.

"Transparansi itu tidak dituntut hanya untuk Indonesia tapi seluruh dunia. Lembaga yang meneliti SWF ini, mereka minta transparansi kalau tidak ada pemerintah yang transparan dan tidak. Ketika rezim tidak transparan, akan mempengaruhi imbal hasil dan lain-lain dalam investasi,” kata dia.

Lanjutkan Membaca ↓