Dua Pengembang China Masih Berjuang Bayar Utang

Perusahaan real estate China Shimao Group Holdings dan Evergrande berupaya bayar utang.

oleh Liputan6.com diperbarui 29 Jan 2022, 15:32 WIB
Diterbitkan 29 Jan 2022, 15:32 WIB
Pasar Saham di Asia Turun Imbas Wabah Virus Corona
Seorang wanita berjalan melewati layar monitor yang menunjukkan indeks bursa saham Nikkei 225 Jepang dan lainnya di sebuah perusahaan sekuritas di Tokyo, Senin (10/2/2020). Pasar saham Asia turun pada Senin setelah China melaporkan kenaikan dalam kasus wabah virus corona. (AP Photo/Eugene Hoshiko)

Liputan6.com, Jakarta - Perusahaan real estate China Shimao Group Holdings mengatakan pihaknya akan menjual 26,67 persen saham perusahaan patungan, Guangzhou Lihe Property Development, seharga 1.844,5 juta yuan setara USD 291,48 juta (atau Rp 4,18 triliun). Hal ini dilakukan untuk mengurangi utangnya.

Pengumuman disampaikan pada Senin, 24 Januari 2022. Uang yang terkumpul digunakan demi menutup utang sebagai  rangkaian upaya pengurangan aset oleh perusahaan. Skema ini juga meliputi tindakan pekan lalu seiring Shimao melepas tanah komersial di Shanghai seharga 1,06 miliar yuan atau USD 167 juta (setara Rp 2,39 triliun, estimasi kurs Rp 14.355 per dolar AS). Demikian mengutip laman Channel News Asia, ditulis Sabtu (29/1/2022).

Mengutip dari laman CNN, pada hari yang besamaan dalam  penyataan terpisah, pengembang China lainnya yakni Evergrande pun meminta kreditur offshore untuk lebih sabar dan menahan diri dari perlikau yang agresif seperti mengambil tindakan hukum. Menurut perusahaan, langkah-langkah itu justru akan berakibat lebih fata.

Pekan ini merupakan kedua kalinya Evergrande mencoba menenangkan para investor offshore sekaligus menangakan terkait kekhawatiran luar negeri. Pada Kamis, 13 Januari 2022, pemegang saham mengatakan serius mempertimbangkan tindakan penegakan hukum karena perusahaan gagal terlibat secara substansial mengenai reorganisasi operasi.

Firma Hukum Kirkland & Ellis dan bank investasi Moelis & Co (MC) mewakili sekelompok pemegang obligasi menuturkan perilaku perusahaan "menodai pandangan investor" tentang mengharapkan perlakuan yang adil ketika berinvestasi di perusahaan China. 

"Kami siap untuk mengambil tindakan tegas guna untuk membela hak-hak hukumnya dengan keras dan melindungi kepentingannya yang sah,” tambahnya.

Evergrande sepakat dengan kreditur domestik untuk menunda pembayaran guna menghindari default formal pada obligasi dalam negeri. Awal bulan ini, pengembang yang pernah menempati posisi kedua ini mengantongi 4,5 miliar yuan setara USD 707 juta (atau Rp 10,1 triliun) dari penundaan pembayaran obligasi tersebut.

 

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Upaya Regulator

Rudal Korea Utara Bikin Bursa Saham Asia Ambruk
Seorang wanita berjalan melewati sebuah indikator saham elektronik sebuah perusahaan sekuritas di Tokyo (29/8). Akibat peluncuran rudal Korea Utara yang mendarat di perairan Pasifik saham Asia menglami penurunan. (AP Photo/Shizuo Kambayashi)

Pemerintah China dalam  membimbing Evergrande melalui strukturisasi utang dan operasi bisnis yang meluas. Bulan lalu, perusahaan membentuk komite manajemen risiko yang dikelola oleh pejabat dari perusahaan milik negara di Guangdong, pusat Evergrande bersama dengan seorang eksekutif dari perusahaan manajemen utang macet besar yang dimiliki oleh pemerintah pusat.

Analis telah lama mengkhawatiran keruntuhan Evergrande dapat memicu risiko yang lebih luas untuk pasar properti China.

Selain itu berpotensi merugikan pemilik rumah dan sistem keuangan yang lebih luas. Karena industri real estate dan bidang terkait menyumbang sebanyak 30 persen dari PDB negara.

Regulator China juga menjelaskan telah melindungi pemilik rumah domestik adalah prioritas. Pihaknya  ingin memastikan apartemen dikirim ke pelanggan mengingat banyak dari nasabah telah membayar properti sebelum selesai. 

Menteri Perumahan dan Pembangunan Perkotaan-Pedesaan China Wang Menghui menyampaikan proses pengiriman proyek rumah dan melindungi mata pencaharian masyarakat adalah salah satu tujuan utama pemerintah tahun ini. Bermaksud sebagai upaya dalam mengatasi risiko pada sektor real estat.

 

Reporter:Ayesha Puri

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya