BRI Bayar Dividen Interim, Negara Kantongi Rp 6,8 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah membayarkan dividen interim pada Kamis 18 Januari 2024. BRI membagikan dividen senilai Rp12,7 triliun atau sebesar Rp 84 per lembar saham akan dibayarkan yang mana sebesar Rp6,8 triliun disetorkan kepada pemerintah dan Rp5,9 triliun akan dibagikan kepada publik.

Keputusan BRI dalam membagikan dividen interim tersebut tak lepas dari kinerja cemerlang perseroan hingga akhir kuartal III 2023.

Hingga akhir September, BRI mampu menjaga profitabilitas yang berkelanjutan serta pertumbuhan Kredit dan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang solid dibarengi dengan kualitas aset yang terjaga dengan baik. Di sisi lain, BRI juga mampu menjaga likuiditas secara memadai serta permodalan yang cukup.

Keberhasilan BRI Group menjaga kinerja positif tersebut ditunjukkan dari aset yang secara konsolidasian meningkat 9,93% year on year (yoy) menjadi Rp 1.851,97 triliun. Pertumbuhan aset tersebut juga diiringi dengan perolehan laba dalam 9 bulan yang mencapai sebesar Rp 44,21 triliun atau tumbuh 12,47% yoy.

Dari sisi fungsi intermediasi, hingga akhir September 2023 BRI berhasil mendorong penyaluran kredit tumbuh 12,53% yoy menjadi Rp 1.250,72 triliun. Khusus penyaluran kredit UMKM juga tercatat tumbuh 11,01% dari semula Rp935,86 triliun pada akhir kuartal III 2022 menjadi Rp1.038,90 triliun pada akhir kuartal III 2023, sehingga porsi kredit UMKM BRI terhadap total kredit mencapai 83,06%.

BRI juga mampu menjalankan fungsi intermediasi dengan diimbangi manajemen risiko yang baik. Hal tersebut tercermin dari rasio NPL BRI secara konsolidasian yang manageable dan terus menurun di level 3,07%.

Di sisi lain, BRI menyiapkan pencadangan yang cukup sebagai langkah antisipatif. NPL Coverage BRI tercatat sebesar 228,65% dengan menggunakan pencadangan tersebut untuk melakukan write-off atas kredit yang mengalami pemburukan.

Dalam hal penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK), BRI mencatatkan kinerja positif. Hingga akhir kuartal III 2023, DPK BRI tercatat tumbuh positif menjadi Rp1.290,29 triliun. Dana murah (CASA) menjadi pendorong utama pertumbuhan DPK BRI, dimana secara year on year meningkat sebesar 13,21%. 

Kemampuan BRI dalam menyalurkan kredit dan pembiayaan juga didukung dengan likuiditas yang memadai dan permodalan yang kuat. Hal ini terlihat dari LDR bank secara konsolidasian yang terjaga di level 87,76% dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 27,48%.

Berkaca pada hal tersebut, Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan pembagian dividen interim ini menjadi komitmen BRI dalam menciptakan value, baik economic value maupun social value utamanya bagi para shareholders.

"Keberhasilan yang telah kita raih tidak hanya mencerminkan ketahanan kita dalam merespons berbagai tantangan, tetapi juga menegaskan tekad kita untuk terus berkembang dan memberikan yang terbaik bagi negara dan masyarakat Indonesia,” ujar Sunarso dalam keterangan resminya, Kamis (18/1/2024).

Ia menuturkan, BRI memiliki potensi untuk membagikan dividen payout ratio lebih tinggi dari kondisi normal. Hal tersebut telah dicapai perseroan ketika BRI membayarkan 85% dari net profit 2021 dan 2022 kepada shareholders sebagai dividen.

"Perseroan memastikan pembagian dividen interim ini tidak mengganggu permodalan BRI, dan disisi lain semua kebutuhan investasi, seperti investasi untuk IT, telah terpenuhi serta cadangan untuk meng-cover berbagai risiko telah disediakan dengan memadai,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) akan membagikan dividen tunai interim senilai Rp 12,65 triliun atau Rp 84 per saham. Pembagian dividen ini sesuai dengan keputusan Direksi yang telah disetujui Dewan Komisaris pada 15 Desember 2023.

Pembagian dividen BRI merujuk pada data keuangan perseroan per 30 September 2023. Pada periode tersebut, BRI mencatatkan laba bersih sebesar Rp 44,21 triliun hingga September 2023. Angka tersebut meningkat 12,47 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Rp 39,31 triliun.

Raihan laba hingga September 2023 ditopang oleh pendapatan bunga (interest income) sebesar Rp 131,89 triliun per kuartal III 2023 atau naik 14,4 persen dari kuartal III 2022 sebesar Rp 115,252 triliun.

Adapun laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilikentitas induk per 30 September 2023 tercatat senilai Rp 43,99 triliun. Saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya sebesar RP 207,25 triliun dnegan ekuitas Rp 311,53 triliun.

Melansir leterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (19/12/2023), berikut jadwal pembagian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk:

Tanggal cum dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi: 29 Desember 2023Tanggal ex dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi: 2 Januari 2024Tanggal cum dividen di pasar tunai: 3 Januari 2024Tanggal ex dividen di pasar tunai: 4 Januari 2024Tanggal daftar pemegang saham (DPS) yang berhak atas dividen tunai: 3 Januari 2024 pukul 16.15 WIBTanggal pembayaran dividen: 18 Januari 2024 

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan saat ini tidak semua UMKM di dalam negeri memiliki aset agunan (jaminan). Oleh karena itu, Jokowi meminta perbankan melihat prospek UMKM agar bisa mendapatkan kredit.

"Tidak semua UMKM kita memiliki aset agunan memiliki collateral (jaminan), sehingga prospek itu juga harus dilihat jangan hanya melihat agunan nya mana, dilihat juga dong prospeknya, nggak punya agunan tapi prospeknya bagus mestinya juga bisa diberikan kredit," kata Jokowi saat ditemui di JCC, Kamis, (7/12/2023).

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama BRI Sunarso menilai penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan bisa didorong melalui peningkatan kredit dengan plafon Rp 100 juta. Hal itulah yang saat ini diterapkan BRI.

"Diperbanyak saja KUR di bawah Rp 100 juta, supaya semuanya tanpa jaminan. Karena kebijakannya sudah ada, KUR sampai Rp 100 juta tanpa jaminan," kata Sunarso.

Bahkan, jika masih ada bank yang tidak menerapkan kebijakan tanpa jaminan untuk KUR Rp 100 juta, maka bank tersebut bisa kena pinalti dari regulator.

"Sebenarnya sekarang, kebijakan untuk KUR Rp100 juta itu tanpa jaminan, kok masih bisa dimintain jaminan? Itu bukan KUR, kalau KUR sampai Rp100 juta ada jaminan, itu bank akan kena pinalti," ujar Sunarso.

Alhasil dengan kebijakan tersebut diharapkan bisa mendorong peningkatan penyaluran kredit kepada UMKM. Lantaran saat ini, secara ke seluruhan, penyaluran KUR UMKM di Indonesia masih sedikit yakni 21 persen, jika dibandingkan dengan negara lain seperti China sebesar 65 persen, di Jepang juga 65 persen, dan India mencapai 50 persen.