Realisasi Pajak Surabaya Triwulan Pertama Capai Rp 579,7 Miliar

Liputan6.com, Surabaya - Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya Musdiq Ali Suhudi mengungkapkan, realisasi penerimaan Pajak Daerah Kota Surabaya hingga pertengahan Maret 2022 atau triwulan pertama ini sudah mencapai Rp 579,7 miliar.

"Pencapaian tersebut sekitar 12,16 persen dari target tahun ini yang mencapai Rp 4,7 triliun," ujarnya, Kamis (17/3/2022).

Musdiq memastikan, capaian pajak daerah hingga pertengahan triwulan pertama ini sudah sesuai target. Sebab, hingga akhir Maret 2022, capaian pajak daerah ditargetkan mencapai 14-15 persen.

“Sekarang kan posisinya sudah 12,16 persen. Insyallah sampai akhir Maret bisa tercapai lah itu (14-15 persen),” ucapnya.

Menurutnya, target capaian pajak daerah 2022 ini sebesar Rp 4,7 triliun. Nilai ini naik sekitar Rp 900 miliar dibandingkan dengan 2021. Ia mengaku optimis bisa mencapai target itu karena saat ini kondisi pandemi di Kota Surabaya sudah mulai membaik.

“Memang ada tren kenaikan dibanding sebelumnya ketika pandemi masih tinggi-tingginya,” ujarnya.

Di Surabaya, ada sembilan objek pajak yang terus dimaksimalkan untuk memperoleh pendapatan, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

“Dari sembilan objek pajak itu, yang terlihat menunjukkan tren kenaikan adalah restoran, hotel, dan reklame,” ucap Musdiq.

Sedangkan yang masih agak melambat adalah pajak hiburan karena memang hiburan itu belum beroperasi 100 persen. Ia mencontohkan kondisi bioskop yang kapasitasnya masih dibatasi 50 persen, termasuk pula hiburan mainan anak-anak dan juga fitnes serta gym yang sampai saat ini belum pulih.

“Tempat wisata seperti KBS mulai naik tapi bergerak pelan, dan KBS ini menjadi salah satu penghasil besar dari pajak hiburan ini,” ujar Musdiq.

Di samping itu, Musdiq juga memastikan bahwa target objek pajak yang paling besar adalah PBB dan BPHTB. Tahun ini, target pendapatan dari PBB sebesar Rp 1,4 triliun, dan dari BPHTB sebesar Rp 1,3 triliun.

“Jadi, 50 persen penghasilan kita memang berasal dari PBB dan BPHTB. Kondisinya saat ini belum pulih, karena sektor properti juga belum full pulih, tapi kami optimis akan semakin membaik,” ucapnya.

Oleh karena itu, Musdiq memastikan sudah menyiapkan berbagai langkah untuk mencapai semua target tersebut. Pertama, terus menumbuhkan kesadaran wajib pajak, sehingga dia mengaku sudah berkomunikasi dengan masyarakat dan asosiasi supaya membantu menyadarkan wajib pajak.

“Apapun yang kita lakukan kalau kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih belum bagus, ya tidak akan berhasil,” ujarnya.

Kedua, meningkatkan layanan via online. Ia mencontohkan pajak parkir yang terus mengembangkan layanan online atau aplikasi demi mempermudah wajib pajak. Termasuk pula layanan pengurangan pajak PBB bagi pensiunan, sehingga secara otomatis ada pemotongan ketika pensiunan ini mengajukan.

“Ketiga, kita juga terus komunikasi aktif dengan asosiasi, seperti BPHTB, kita berkomunikasi dengan notaris dan PPAT. Bahkan, kita juga berkomunikasi dengan PHRI dan asosiasi lainnya. Dengan begitu, kita berharap asosiasi ini bisa membantu sosialisasi, sehingga berbagai kemudahan yang sudah kita bangun dapat disebarluaskan,” ucapnya.