Huawei Bakal PHK Ratusan Karyawan di AS

Liputan6.com, Jakarta - Huawei dilaporkan akan merumahkan ratusan karyawannya di Amerika Serikat (AS). Penyebab utama Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini disebut karena pemblokiran bisnis Huawei di negara tersebut.

Dilansir Softpedia, Minggu (21/7/2019), The Wall Street Journal (WSJ) melaporkan, PHK ini akan menimpa ratusan karyawan di Futurewei Technologies. Ini merupakan perusahaan riset milik Huawei yang berada di AS.

Sejauh ini belum diketahui jumlah pasti karyawan yang terkena dampak PHK. Futurewei sendiri memiliki sekira 850 pekerja, yang berarti sebagian tenaga kerjanya terancam dirumahkan.

WSJ mencatat, [Huawei]( 4014136 "") telah memberitahu beberapa karyawan tentang keputusannya tersebut. Perusahaan juga menawarkan pekerja Tiongkok untuk pindah, dan terus bekerja untuk Huawei di sebuah fasilitas domestik.

Sejauh ini belum ada konfirmasi resmi dari Huawei tentang masalah PHK tersebut.

Kendati isu PHK berhembus, beberapa hari lalu muncul laporan yang menyebutkan perusahaan-perusahaan AS akan segera mendapatkan izin untuk kembali berbisnis dengan Huawei.

Seorang pejabat pemerintah AS mengatakan, perusahaan-perusahaan di negara tersebut kemungkinan akan kembali bisa berbisnis dengan Huawei. AS disebut akan menyetujui lisensi untuk perusahaan-perusahaan itu dalam dua hingga empat pekan lagi.

Dilansir Reuters, pemberian lisensi itu merupakan upaya baru Presiden AS, Donald Trump, untuk mengurangi pembatasan terhadap Huawei. Sebelumnya, Sekretaris Perdagangan AS, Wilbur Ross, mengatakan lisensi tersebut akan dikeluarkan ketika dipastikan tidak ada ancaman terhadap keamanan nasional.

Menanggapi pernyataan Ross, dua produsen chip yang merupakan mitra penyuplai Huawei mengatakan, mereka akan mengajukan lebih banyak lisensi yang dibutuhkan. Namun, kedua perusahaan enggan disebutkan namanya.

Mantan pejabat Departemen Perdagangan AS, Kevin Wolf, meyakini akan banyak perusahaan yang ingin mendapatkan lisensi tersebut. "Karena tidak ada kerugian, perusahaan-perusahaan akan mengajukan permohonannya, seperti yang dipersyaratkan oleh peraturan," ungkap Wolf.

Juru bicara Huawei mengatakan, pembatasan entity list harus benar-benar dihapus ketimbang memberikan lisensi sementara yang diterapkan kepada para vendor AS. Huawei sendiri berulang kali menegaskan tidak ada ancaman bagi keamanan siber negara mana pun.

Huawei pada Mei lalu, ditambahkan ke dalam daftar hitam perdagangan AS. Kebijakan ini membuat perusahaan-perusahaan AS tidak bisa menyuplai barang dan jasa baru buatan negara itu, kecuali mereka mendapatkan lisensi yang kemungkinan akan ditolak.

Trump setelah bertemu dengan Presiden Tiongkok, Xi Jinping, pada bulan lalu, mengumumkan perusahaan-perusahaan AS akan bisa kembali menjual produk mereka ke Huawei.

(Din/Ysl)