Apa Pemicu SP Pelindo II Protes Pengangkatan Kembali RJ Lino?

Sekitar 30 anggota serikat pekerja Pelindo II berkumpul di kantor Kementerian BUMN, Jakarta hendak menemui Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan sejak pukul 09.00 WIB guna menyampaikan penolakannya terhadap pengangkatan kembali R.J Lino sebagai direktur utama di perusahaan pelat merah tersebut.

 

Bukan tanpa alasan, ketua serikat pekerja Pelindo II Kirnoto membeberkan penyebab ketidaklayakan Lino untuk kembali diangkat sebagai direktur utama versi pekerja.

 

"Dia (Lino) itu arogan. Mau memecat karyawan semaunya sendiri tanpa mengikuti prosedur dan peraturan yang berlaku di undang-undang. Arogansinya tinggi," ungkap Kirnoto saat dihubungi Liputan6.com, Senin (17/3/2014).

Selain itu, Kirnoto juga mencium adanya sejumlah dugaaan pelanggaran hukum yang dilakukan Lino selama menjabat sebagai Direktur Utama Pelindo II.

 

Selain itu, ada juga kasus penyelewengan uang yang diduga melibatkan Lino sebagai pelakunya.

 

"Ya banyaklah alasannya (selain arogan). Ada dugaan pengadaan alat yang tidak sesuai aturan dan penyelewengan harga barang, termasuk dugaan pelanggaran pengadaan tiga unit DCC (dry cargo container) seharga US$ 3,11 juta," tuturnya.

Kirnoto juga mengeluhkan adanya kontrak kerjasama dengan sejumlah perusahaan konsultasi asing yang bernilai hingga ratusan miliar rupiah. Bahkan untuk perusahaan konsultasi lokal, nilai kontraknya bisa mencapai US$ 25 ribu per bulan.

"Banyak orang asing di Pelindo II, di kontrak dengan beberapa perusahaan konsultasi asing itu bisa sampai sekitar Rp 328 miliar," jelas dia.

Meski memprotes pengangkatan kembali Lino, Kirnoto tidak memiliki usulan kandidat untuk menggantikan posisi tersebut.

"Tidak punya jagoan siapa yang sesuai menggantikan, yang penting Pelindo dibawa ke arah yang lebih baik lagi. Pokoknya selain RJ Lino," tegas dia.

Untuk diketahui, Dahlan Iskan kembali memperpanjang masa jabatan Direktur Utama (Dirut) PT Pelabuhan Indonesia II (persero) Richard Joost Lino untuk masa jabatan 5 tahun ke depan.

 

Ini menjadi jabatan kedua pria kelahiran Rote, Nusa Tenggara Timur tersebut. Pengangkatan RJ Lino tertuang dalam Surat Keputusan nomor SK-48/MBU/2014 tertanggal 11  Maret 2014.