Upah Tinggi, Pengusaha Mau Hengkang dari Bekasi & Karawang

Tiga kota yang nilai UMK lebih tinggi dari Jakarta yaitu Kabupaten Karawang, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi.

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 28 Nov 2014, 15:01 WIB
Diterbitkan 28 Nov 2014, 15:01 WIB
Ilustrasi Upah Buruh
Ilustrasi Upah Buruh (Liputan6.com/Johan Fatzry)

Liputan6.com, Jakarta - Pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo ) menyatakan ingin hengkang investasi di industri padat karya dari Karawang dan Bekasi ke daerah yang menawarkan upah minimum lebih rendah.

Ketua Umum Apindo, Sofjan Wanandi mengaku pengusaha mengancam enggan menanamkan modal di industri padat karya apabila pemerintah belum membereskan persoalan upah yang selama ini menjadi hambatan.

"Buat daerah-daerah khusus industri padat karya, misalnya di Jawa Tengah (Jateng) dan Jawa Timur (Jatim) yang upah buruhnya lebih murah. Jangan lagi di Bekasi dan Karawang, biarin saya kepala daerahnya carikan pekerjaan buat rakyat di sana," ujar dia di Jakarta, seperti ditulis Jumat (28/11/2014).

Dari 27 Kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat, terdapat tiga kota yang nilai UMP-nya lebih tinggi dari Jakarta sebesar Rp 2,7 juta per bulan. Ketiga daerah tersebut yaitu Kabupaten Karawang, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan Keputusan Gubernur nomor 560/Kep.1581-Bangsos/2014, Karawang tercatat sebagai kabupaten dengan besaran UMP terbesar yaitu Rp 2.957.450, atau naik 20,84 persen dari Rp 2.447.450.

Kota Bekasi naik 20,97 persen dari Rp 2.441.954 menjadi Rp 2.954.031. Kemudian Kabupaten Bekasi naik 16,04 persen dari Rp 2.447.445 menjadi Rp 2.840.000.

Sofjan meminta supaya pemerintah mematok upah dalam jangka panjang. Perhitungannya berdasarkan kenaikan inflasi dan biaya lain. "Patok upah 5-10 tahun, naiknya sesuai inflasi plus berapa persen. Jadi upah naik bukan lagi karena demo, tapi produktifitasnya," tegas dia.

Sofjan menyarankan, pemerintah membangun konektivitas dan infrastruktur di kawasan industri. Sebagai contoh membangun hunian, rumah sakit, transportasi umum buat buruh sehingga mengurangi beban buruh.

"Kami yang sediakan lahannya, pemerintah yang bangun infrastrukturnya. Dengan begitu, ongkos-ongkos transportasi, sewa rumah bisa berkurang. Jadi kami nggak terus ditekan, seolah-olah gaji adalah satu-satunya," cetusnya.   (Fik/Ndw)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya