Liputan6.com, Jakarta - Rencana kenaikan harga elpiji non subsidi 12 kilogram (Kg) menambah daftar panjang penyesuaian harga yang telah dan akan direalisasikan pemerintahan baru. Kondisi tersebut semakin menjepit pengusaha karena berpengaruh terhadap biaya operasional dan harga jual.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Shinta Widjaja Kamdani menyatakan, penyesuaian harga elpiji ukuran 12 kg akan membebani pelaku usaha kalangan kecil dan menengah (UKM).
Pengusaha bertubi-tubi dihantam berbagai penyesuaian harga atau tarif di era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), seperti kenaikan harga BBM subsidi, Upah Minimum Provinsi (UMP), tarif dasar listrik dan rencana menaikkan harga jual elpiji 12 Kg sebesar Rp 1.500 sampai Rp 2.000 per Kg.
"Kenaikan harga bukan cuma elpiji, tapi ada listrik, energi, UMP yang semuanya akan berpengaruh ke pengusaha," ungkap Shinta kepada Liputan6.com, Jakarta, seperti ditulis Rabu (17/12/2014).
Dia mendesak pemerintah untuk kembali mengevaluasi kebijakan penyesuaian harga maupun tarif yang dilakukan dalam waktu bersamaan. Pasalnya beban pengusaha bertambah berat, apalagi buat sektor UKM.
"Pemerintah tolong dievaluasi, kebijakan naikkan harga kok bersamaan waktunya, kan berat buat kita. Inginnya semua jalan, tapi mendadak. Ini perlu dicermati," keluh dia.
Pemerintah, kata Shinta harus memprioritaskan kebijakan penyesuaian harga apa yang sangat krusial bagi kepentingan negara. Sebab sebuah kebijakan dapat berimplikasi ke sektor riil.
"Harus diprioritaskan, jangan sampai pada saat yang bersamaan karena yang kena dampak pasti kita. Juga kalau ada efeknya, pemerintah harus memberikan solusi tepat untuk meredam dampak tersebut," cetusnya.
Seperti diketahui, pemerintah telah mengambil langkah penyesuaian harga BBM subsidi pada pertengahan November 2014. Belum tuntas imbasnya ke inflasi, pengusaha berhadapan dengan kenaikan upah buruh di seluruh provinsi di Tanah Air. Lalu disusul rencana menaikkan tarif dasar listrik dan elpiji 12 Kg tahun depan.
Dan parahnya lagi, pengusaha harus menderita akibat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Terjungkalnya kurs rupiah membuat pengusaha kesulitan memenuhi kebutuhan dolar AS dalam rangka impor bahan baku dan menyebabkan ketidakpastian perhitungan rencana bisnis ke depan.(Fik/Nrm)
Pengusaha Keberatan Bertubi-tubi Kena Penyesuaian Berbagai Harga
Pengusaha bertubi-tubi dihantam berbagai penyesuaian harga atau tarif di era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).
diperbarui 17 Des 2014, 09:34 WIBDiterbitkan 17 Des 2014, 09:34 WIB
Seorang pekerja tengah membereskan tabung gas elpiji 12 kg di salah satu toko di kawasan Pasar Rebo, Jakarta, Rabu (13/8/2014) (Liputan6.com/Miftahul Hayat)
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Kredit Macet 1,09 Juta UMKM Bakal Hapus Mulai Januari 2025
Jelang Perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, Sejumlah Bahan Pangan Alami Kenaikan
Ciri-ciri Fakta: Panduan Lengkap untuk Memahami Informasi Faktual
Konsumsi Rumah Tangga Makin Loyo Imbas PPN 12%
6 Potret Bayi Hewan yang Jarang Diketahui Bentuknya, Lucu hingga Seram Sejak Lahir
Komitmen Pemerintah Berdayakan Perempuan dan Anak untuk Wujudkan Generasi Emas 2045
Saksikan Sinetron Saleha Episode Selasa 17 Desember 2024 Pukul 18.15 WIB di SCTV, Simak Sinopsisnya
Hasil BRI Liga 1 Malut United vs PSM Makassar: Drama 4 Gol di Babak Pertama, Laskar Kie Raha Imbangi Juku Eja
VIDEO: Penganiayaan Pegawai Toko Roti, Anak Bos Kini Resmi Ditahan Polisi!
Korban Penganiayaan Anak Bos Toko Roti di Cakung Belum Dapat Gaji
Link Live Streaming UECL: Rapid Wien vs FC Copenhagen, Nonton dan Dukung Kevin Diks di Vidio
Cara Membuat Barcode My Pertamina untuk Beli Pertalite, Mudah dan Cepat