Liputan6.com, Jakarta - ‎Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak mengizinkan adanya investor lain yang mengelola PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI). Pemerintah ingin Pertamina menjadi pihak yang mengelola.
Pernyataan ini menanggapi kabar yang beredar mengenai rencana PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) yang mau berinvestasi di TPPI.
"‎Tidak diterima. Sekali lagi, tetap di tangan pemerintah karena pemerintah sudah punya saham 60 persen. Saya tegaskan supaya tidak ada yang macam-macam," kata JK, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (20/8/2015).
Advertisement
Keputusan menolak investor lain masuk, karena JK menginginkan ‎hasil bahan bakar minyak (BBM) yang diolah di kilang minyak yang dilakukan PT TPPI kembali ke Pertamina atau dimanfaatkan kembali dalam negeri.
"‎Karena itulah kita rapat ada Kapolri dan menteri untuk bahwa tujuan ini harus aset yang penting kembali ke tangan pemerintah," tegas dia.
Terkait persoalan uang pengganti yang gagal dikembalikan PT TPPI pada Pertamina, JK menuturkan semua pihak harus mematuhi proses hukum. ‎
"Ya itu pokoknya kalau perdata ya diatur secara perdata, kalau berkaitan kebijakan diatur secara UU Administrasi Pemerintahan," tandas JK. (Alvin/Ndw)