Liputan6.com, Jakarta - Presiden RI Joko Widodo telah memerintahkan segala hal pembangunan di dalam negeri, baik itu dilakukan swasta atau BUMN untuk memaksimalkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Dorongan itu juga berlaku dalam pembangunan pembangkit listrik 35 ribu megawatt.
Direktur Utama PLN, Sofyan Basir mengungkapkan perseroan selalu menjalankan apa yang diperintahkan Presiden Jokowi tersebut, hanya untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) hal itu masih cukup sulit.
"Kalau PLTU itu mungkin komponen TKDN-nya masih 20 persen," kata Sofyan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/2/2016).
Baca Juga
Baca Juga
Dijelaskannya, masih sedikit penggunakan komponen dalam negeri tersebut dikarenakan industri di Indonesia masih belum banyak dan belum mampu memproduksi komponen yang dibutuhkan dalam pembangunan PLTU.
Advertisement
China, Jepang dan negara-negara Eropa masih mendominasi sebagai pemasok mesin dan komponen dalam PLTU.
Meski begitu, Sofyan mengungkapkan penggunaan TKDN akan dimaksimalkan dalam pembangunan pembangkit listrik lainnya, seperti PLTA, PLTG dan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH).
"Kalau bicara PLTA itu kita bicaranya besar sekali komponen TKDN-nya, lalu yang besar lagi itu berkisar hampir 60 persen, lalu PLTMH itu bisa 60 persen TKDN, karena memang lebih banyak kepada infrastruktur dalam bangun sungai, bendungan, transmisi TKDN-nya hampir 90 persen untuk 46 ribu kilometer," papar Sofyan. (Yas/Ndw)