SBY Harap Pemerintah Jaga Daya Beli Masyarakat

Mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menilai penerimaan pajak disesuaikan dengan kondisi ekonomi.

oleh Ilyas Istianur Praditya diperbarui 03 Mar 2016, 16:46 WIB
Diterbitkan 03 Mar 2016, 16:46 WIB
20150909-Kekompakan Keluarga SBY di Peringatan HUT ke-14 Demokrat-Jakarta
Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono berpidato pada puncak perayaan HUT Partai Demokrat ke-14 di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2015). Dalam pidatonya, SBY memberikan arahan kepada kader PD. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 1.546,7 triliun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)‎ 2016. Target ini meningkat jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 yang sebesar Rp 1.491,5 triliun.

Me‎ngomentari hal itu, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono/SBY menilai target pajak masih cukup tinggi. SBY menuturkan hal itu menjadi salah satu penyebab sulitnya pengusaha mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Penerimaan pajak masih akan impossible, ketika ekonomi susah, sektor rill megap-megap, lalu diminta bayar pajak tinggi, jangan dibandingkan dengan saat ekonomi sedang tumbuh," kata SBY di depan para pengusaha di Menara Kadin, Kamis (3/3/2016).

SBY mengatakan, saat ini dunia usaha harus diberikan banyak insentif untuk tetap berjuang dalam kondisi ekonomi yang masih rentan.

Untuk itu, pemerintah harus lebih sering berkomunikasi dengan pengusaha, khususnya untuk menentukan insentif apa yang tepat untuk saat ini.

Dalam situasi saat ini, pemerintah juga harus fokus dalam menjaga harga-harga kebutuhan pokok masyarakat. Mengaca dari pengalaman dia saat memimpin RI sebelumnya, dengan menjaga daya beli masyarakat, kondisi ekonomi Indonesia akan lebih kuat.

"Pandangan saya, kewajiban pemerintah itu kita bantu rakyat miskin, tanpa itu masyarakat tidak punya daya beli, fiskal kita tidak bagus memang, yang penting rakyat bisa beli. Bagi saya, jika harus ada yang dikorbankan, itu bukan rakyat," ujar SBY.

"Memang saya tidak setuju dengan cara sadis seperti itu, demand akan turun, PHK akan banyak, riil makin jatuh, ekonomi akan drop," tambah SBY. (Yas/Ahm)

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya