Prabowo Tinjau Ulang Seluruh Undang-Undang hingga Perpres, Apa Prioritasnya?

Jokowi: Bangun Pelabuhan Kelas Dunia di Perbatasan Selat Malaka

Indonesia harus mampu memanfaatkan posisi strategis yang terletak di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 21 Agu 2016, 09:12 WIB

Diterbitkan 21 Agu 2016, 09:12 WIB

Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014

Liputan6.com, Jakarta - Dengan dua pertiga wilayah berupa laut dan air, Indonesia harus mampu memanfaatkan posisi strategis yang terletak di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik ini.

“Lokasi geostrategis ini harus kita manfaatkan dengan baik dalam rangka membangun, mengembangkan pelabuhan-pelabuhan yang ada, pelabuhan-pelabuhan kita,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) seperti dikutip dari laman Setkab.go.id, Minggu (21/8/2016).

Menurut dia, Indonesia juga harus memberikan prioritas kepada pembangunan infrastruktur, konektivitas antar pulau, dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut. Karena itu, Jokowi mengingatkan dirinya telah beberapa kali menyampaikan, yang berkaitan dengan seaport, deep seaport, logistik, industri perkapalan, dan pengolahan ikan.

“Saya memiliki harapan yang sangat besar, bahwa pembangunan laut di sepanjang pantai yang kita punyai, terutama yang berbatasan dengan Selat Malaka, Natuna, Batam, dan Sumatera Utara atau Medan, bisa betul-betul kalau kita serius bisa kita kembangkan menjadi sebuah pelabuhan dengan kelas dunia,” tuturnya

Jokowi juga mengingatkan tentang perlunya pemanfaatan kekayaan laut yang sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Aktivitasnya mencakup banyak sektor, yang berkaitan dengan perhubungan laut, industri maritim, perikanan dan industri perikanan, wisata bahari, energi dan sumberdaya mineral yang berkaitan dengan sumber daya alam laut, pariwisata, dan jasa-jasa kelautan.

“Saya kira banyak sekali yang bisa kita kembangkan,” ujarnya.

Terakhir, Jokowi mengingatkan kepada jajarannya agar tidak mengabaikan penerapan diplomasi dan pembangunan kekuatan maritim dalam rangka menjaga kedaulatan laut. Menurut dia, ancaman Indonesia bukan hanya menghadapi hal yang berkaitan dengan pencurian ikan (illegal fishing) tetapi juga pengrusakan lingkungan dan pengrusakan ekosistem laut.

Selain itu, lanjut Jokowi, laut juga sering digunakan untuk aksi penyelundupan, peredaran narkoba, perdagangan manusia, lalu lintas imigran gelap, dan konflik perebutan sumber daya.

“Untuk itu, kita perlu membangun sebuah kemampuan dalam menghadapi ancaman di laut, baik lewat kemampuan diplomasi maritim maupun kekuatan pertahanan kita di laut,” pungkasnya. (Fik/Ndw)