Pedagang Ingin Dapat Subsidi Angkutan Distribusi Sayuran

Selama ini tingginya biaya distribusi menjadi salah satu penyebab mahalnya harga jual sayuran saat sampai ke pedagang.

oleh Septian Deny diperbarui 18 Jan 2017, 10:30 WIB
Diterbitkan 18 Jan 2017, 10:30 WIB

Liputan6.com, Jakarta - Para pedagang ingin agar pemerintah memberikan subsidi kepada angkutan yang mendistribusikan sayuran dari sentra produksi ke pasar-pasar tradisional. Dengan adanya subsidi ini diharapkan dapat menekan harga sayuran seperti cabai di tingkat perdagang.

Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Abdullah Mansuri‎ menyatakan, selama ini tingginya biaya distribusi menjadi salah satu penyebab mahalnya harga jual sayuran saat sampai ke pedagang. Jika masalah distribusi bisa diatasi, diharapkan harga jual sayuran ini bisa lebih murah.

"‎Saya harap ada subsidi distribusi. Misalnya, pemerintah siapkan angkutan-angkutan untuk membawa cabai ke daerah-daerah yang membutuhkan karena permintaanya tinggi," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.co‎m di Jakarta, Rabu (18/1/2017).

Selain itu, agar harga sayuran seperti cabai tidak selalu bergejolak, pedagang minta pemerintah melakukan pengecekan kembali pada data produksi dan konsumsi nasional. Pemerintah harus bisa melakukan pemetaan secara benar waktu produksi dan konsumsi mengalami kenaikan atau penurunan agar bisa diantisipasi.

"Kami minta pemerintah buka kembali data yang dianggap paling valid, entah dari Kementan atau BPS, tentang wilayah produksi di awal tahun ini, daerah-daerah mana saja yang surplus dan gagal panen. Daerah itu yang difasilitasi oleh pemerintah, disuplai dari daerah lain, ini butuh kerja bersama. Tidak hanya bisa mengandalkan pedagang saja," jelas dia.

Menurut Mansuri, dalam hal penyediaan bahan pangan yang menjadi kebutuhan masyarakat, pemerintah mau tidak mau memang harus terjun langsung. Jika tidak, maka harga-harga akan sulit untuk dikendalikan dan akan berdampak pada inflasi.

"Pemerintah harus turun tangan, supaya bisa diselesaikan. Kalau tidak, inflasi akan tinggi, risiko akan lebih besar kalau tidak mau selesaikan persoalan ini," tandas dia. (Dny/Gdn)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya