Kemacetan Lalu Lintas London Telan Biaya Rp 90,8 Triliun

Komite transportasi London meminta walikota London agar mengubah atau membuat program untuk atasi kemacetan.

oleh Agustina Melani diperbarui 24 Jan 2017, 07:46 WIB
Diterbitkan 24 Jan 2017, 07:46 WIB
20170109-Aksi Mogok Kerja Karyawan Kereta Bawah Tanah London-Inggris
Orang-orang berdesakan memasuki bus kota setelah para pekerja kereta api bawah tanah melakukan aksi mogok di London, Senin (9/1). Akibat pemogokan itu, jutaan warga harus menggunakan bus yang penuh sesak atau kereta api biasa. (John Stillwell/PA via AP)

Liputan6.com, London - Kemacetan lalu lintas di London, Inggris menghabiskan biaya sekitar 5,5 miliar pounds sterling atau sekitar US$ 6,8 miliar per tahun. Angka ini sekitar Rp 90,85 triliun (asumsi kurs Rp 13.360 per dolar Amerika Serikat).

Oleh karena itu, perlu perubahan untuk atasi kemacetan kota. Apalagi kemacetan membuat tingkat polusi semakin parah di London bahkan melanggar aturan Uni Eropa sejak 2010.

Berdasarkan komite majelis transportasi London, Wali Kota London Sadiq Khan perlu mengganti biaya untuk masuk wilayah zona kemacetan di ibu kota dengan program road pricing atau sistem jalan berbayar.

Program baru ini mendorong masyarakat untuk mengeluarkan biaya saat menggunakan jalan terutama di jalan-jalan utama. Dalam laporan itu juga menunjukkan kalau perlunya sistem lebih besar dan canggih dari yang ada sekarang. Misalkan menggunakan kamera pada sejumlah zona.

"Road pricing atau sistem jalan berbayar merupakan pendekatan lebih adil. Sebagai pengguna jalan akan membayar sesuai dengan berapa banyak yang mereka kontribusikan untuk kemacetan. Biaya sekarang terlalu kecil," ujar Ketua Komite Transportasi Caroline Pidgeon seperti dikutip dari laman Bloomberg, seperti ditulis Senin (23/1/2017).

Lewat program tersebut, pengemudi akan membayar sekitar 11,5 poun per hari selama mengemudi di jalan utama terutama ibu kota dari pukul 7 pagi hingga 6 sore. Ini berlaku dari Senin sampai Jumat.

Menjabat sebagai wali kota London, Khan membuat prioritas dengan meningkatkan kualitas udara. Prioritas itu antara lain memperkenalkan bus bertenaga hidrogen, mendorong masyarakat bersepeda, dan mengusulkan ultra low emission zona pada 2019.

Untuk sementara sebelum pindah ke sistem jalan berbayar, komite merekomendasikan biaya lebih besar bagi pengendara yang melewati jalan-jalan atau zona terpanjang dan berada di jam sibuk saat di jalan.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya