Luhut: Freeport Jangan Atur RI

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa PT Freport Indonesia banyak mencederai aturan yang ada di Indonesia. Langkah Freeport untuk membawa masalah kontrak ke arbitrase akan mempengaruhi rencana perpanjangan kontrak perusahaan tambang tersebut.

"Bagus dong kalau arbitrase, biar ada kepastian hukum. Kan gini, itu semua aturan ketentuan sudah kita berikan, tidak boleh kita didikte, tidak bisa. Dia harusnya divestasi 51 persen itu 2009, dia harus bangun smelter, tapi dia tidak melakukan," jelas Luhut di kantornya, Jakarta, Selasa (21/2/2017).

Luhut melanjutkan, jika memang Freeport akan membawa masalah kontrak tersebut ke jalur arbirtase maka pemerintah siap. Luhut menekankan bahwa apa yang dijalankan oleh pemerintah berlandasakan aturan yang ada.

Sedangkan mengenai ancaman bakal melakukan pemecatan atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran, Luhut mengaku bahwa langkah Freeport Indonesia tersebut sangat tidak terpuji.

"Itu tidak boleh. Perusahaan multinasional seperti itu membuat penekanan dengan layoff pegawai, dia punya tanggung jawab dengan itu. Kampungan itu, itulah saya bilang kampungan itu," jelas dia.

Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM), Ignasius Jonan, pun melempar sindiran untuk Chief Executive Officer dan President Freeport-McMoRan Inc, Richard C Adkerson yang mengancam akan melakukan PHK baik pekerja lokal maupun asing di PT Freeport Indonesia.

"Perusahaan yang baik akan menganggap pegawai adalah aset paling penting. Layoff tidak digunakan untuk keputusan pertama, tapi layoff harus keputusan terakhir," ujarnya.

Bahkan Jonan berandai-andai apabila dia menjadi CEO Freeport, dia akan mengambil sikap dan tindakan berbeda dengan apa yang ditunjukkan Adkerson. "Kalau saya CEO-nya Freeport, saya akan bertindak berbeda," tegas Jonan.

Sebelumnya, Freeport Indonesia akan melakukan PHK pegawainya pekan depan. Hal tersebut sebagai langkah efisiensi untuk mengurangi pengeluaran perusahaan karena tidak bisa mengekspor mineral olahan (konsetrat).

Chief Executive Officer dan President Freeport-McMoRan Inc, Richard C. Adkerson, mengatakan ‎setelah tidak bisa melakukan ekspor konsentrat dan memurnikan konsentratnya, perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut melakukan efisiensi. Ini agar kinerja keuangan perusahaan tetap normal.

‎"Kami lakukan sedikit kegiatan tambang untuk melindungi operasi. Kami melakukan kegiatan menjaga lingungan di sekitar tambang dan menstok pembayaran pelaksanaan kapital,‎" kata Adkerson di Jakarta, Senin (20/2/2017).

Adkerson mengungkapkan, langkah efsiensi berupa mengurangi keiatan operasi tersebut akan berujung pada PHK pekerja kontrak, yang akan dilakukan pada pekan depan. PHK karyawan tidak hanya dilakukan pada pekerja nasional, tetapi juga ekspatriat. Sebab, Freeport tidak ingin ‎terkesan memihak pekerja asing. (Amd/Gdn)