Sri Mulyani Yakin Vonis Ahok Tak Ganggu Ekonomi RI

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, optimistis ekonomi maupun investasi Indonesia tidak terganggu akibat tensi politik di DKI Jakarta yang kian memanas beberapa bulan terakhir akibat kasus penodaan agama. Pernyataan ini menyusul vonis dua tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara kepada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Kita akan terus berusaha untuk bisa meyakinkan bahwa suasana keamanan maupun ketertiban dan proses politik di Indonesia dilihat sebagai suatu proses demokrasi yang normal dan aman," ujar Sri Mulyani saat ditemui di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta, Jumat (12/5/2017).

Lebih jauh dia menilai, pemilihan kepala daerah di Jakarta dan proses demokrasi yang terjadi saat ini merupakan suatu aspirasi dari masyarakat. Situasi ini diyakini tidak akan mengganggu perbaikan ekonomi nasional.

"Kalau kita lihat dengan negara lain, ini adalah sesuatu yang sifatnya aspirasi dari masyarakat. Kita harap ini tidak akan mengganggu tingkat keyakinan dan kenyamanan terhadap perbaikan dari kegiatan ekonomi negara ini," Sri Mulyani menerangkan.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Azhar Lubis ‎mengungkapkan, masalah pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan segala pro dan kontranya bukan hanya terjadi di Indonesia. Tapi juga di negara lain, seperti AS, Korea Selatan, Prancis.

Indonesia, dinilainya sudah berpengalaman menghadapi situasi politik yang memanas saat pilkada ataupun pemilihan presiden. Atas hasilnya, semua pihak harus menerima dengan lapang dada.

"Masalah putusan pengadilan Pak Ahok, tidak menjadi hal yang dipertanyakan investor karena mereka mengerti bahwa pengadilan di Indonesia bukan bagian dari dan di luar eksekutif, sehingga menjadi lembaga yang independen," kata Azhar.

Azhar menerangkan, BKPM bertemu dengan calon-calon investor ‎maupun investor yang sudah menanamkan modalnya di Indonesia hampir setiap hari. Kegiatan penanaman modal langsung (Foreign Direct Investment/FDI), ujarnya, merupakan investasi jangka panjang.

"Investor mendirikan pabrik di Indonesia melihat bagaimana Indonesia 5, 10, 20, 30 tahun ke depan. Masa sekarang tentu jadi pertimbangan, tapi kita yakin Indonesia ke depan akan jauh lebih baik dari hari ini," tuturnya.

"Ini yang coba kita bahas dan diskusikan dengan investor maupun calon investor karena tensi politik selalu saja ada di semua negara yang menjalankan sistem demokrasi," Azhar menambahkan.

Azhar berharap, seluruh pihak dapat menerima putusan hukum atas Ahok. Bagi yang merasa keberatan dengan keputusan hakim, dia mengaku, ada prosedur untuk mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi, sebagaimana yang telah disampaikan Ahok.

"Terciptanya suasana tenang dan tertib, tentu diharapkan oleh para investor dan calon investor dalam rangka mengembangkan investasi di Indonesia," ujarnya. (Fik/Gdn)