RI Perkuat Kerja Sama Ekonomi dengan Australia

Pemerintah Indonesia, terus mendorong partisipasi swasta untuk mengembangkan infrastruktur di Tanah Air.

oleh Nurmayanti diperbarui 21 Jun 2017, 18:40 WIB
Diterbitkan 21 Jun 2017, 18:40 WIB
Bambang Brodjonegoro
Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro S.E., M.U.P., Ph.D atau dikenal sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro

Liputan6.com, Jakarta Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam lawatannya ke Sydney Australia bertemu dengan Minister for Trade and Industry and the Minister for Regional Water, New South Wales, Australia Niall Blair.

Dalam pertemuan bilateral tersebut, kedua menteri membahas isu kerja sama yang selama ini sudah dilakukan seperti di bidang perdagangan, pertanian, financial technology, pendidikan, dan secara spesifik kerja sama infrastruktur.

Pada kesempatan tersebut, Minister Blair menyampaikan tentang banyaknya kegiatan asset recycling di Australia untuk membangun jalan, terowongan, transmisi listrik, dan yang saat ini sedang dikerjakan adalah pembangunan bandara.

"Skema asset recycling ini sama seperti yang ditawarkan Indonesia sebagai skema Pembiayaan Infrastruktur Non Anggaran Pemerintah (PINA)," jelas Bambang Brodjonegoro, Rabu (21/6/2017).

Bambang menuturkan, skema PINA di New South Wales bahkan dilakukan dalam kondisi anggaran negara tersebut mengalami surplus 4,5 miliar dolar Australia.

Hal ini menggarisbawahi arti penting skema pembiayaan infrastruktur dalam ekspansi infrastruktur yang sedapat mungkin menarik pihak swasta. Kunci keberhasilan dari upaya ini, adalah kejelasan pemanfaatan hasil  PINA atau asset recycling dalam ekspansi proyek infrastruktur.

Pemerintah Indonesia, menurut Bambang, terus mendorong partisipasi swasta untuk mengembangkan infrastruktur di Tanah Air. Keberadaan infrastruktur sangat vital untuk mendorong konektivitas, memajukan pembangunan perkotaan-pedesaan, menekan ketimpangan dan menjadi prasyarat agar Indonesia terhindar dari middle income trap country.

Adapun kebutuhan dana untuk membangun infrastruktur mencapai Rp 4.796 triliun hingga 2019, yang dikontribusi oleh dana APBN/APBD senilai Rp 1.978 triliun, BUMN Rp 1.066 triliun dan partisipasi swasta sebesar Rp 1.751 triliun.

“Di berbagai negara seperti Inggris, Thailand, Portugal, dan Brasil, mampu mendorong investasi swasta di infrastruktur melalui skema PPP hingga 40% dari total kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur di negara-negara tersebut. Ini yang terus didorong oleh Pemerintah,” jelas Bambang.

Selama berada di Australia, Bambang juga memimpin langsung delegasi tingkat tinggi Indonesia dalam rangka mempromosikan potensi investasi di bidang infrastruktur dan pariwisata, di berbagai kota besar di Australia, yakni Perth, Canberra, Sydney, Brisbane, dan Melbourne, sejak 18-23 Juni 2017. Program Tour of Australia ini digelar bekerjasama dengan Australia-Indonesia Business Council (AIBC).

Program promosi investasi ini mendapat sambutan positif dari sedikitnya 150 pengusaha ternama Australia dari berbagai sektor, mulai infrastruktur, manufaktur, jasa, dan sebagainya.

Turut hadir dalam delegasi Indonesia adalah Duta Besar RI untuk Australia Y Kristiarto S Legowo, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Wismana Adi Suryabrata, Deputi Bidang Promosi BKPM Himawan Hariyoga, dan CEO PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) Salusra Satria.

“Promosi investasi ke Australia ini bertujuan menarik minat investor dari Australia ke Indonesia, khususnya di sektor infrastruktur dan pariwisata sebagai bagian dari prioritas Pemerintah Indonesia saat ini serta merupakan wujud dari tindak lanjut kunjungan Presiden RI Joko Widodo ke Australia dan hasil pembicaraan bilateral dengan Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull, di Sydney, pada 26 Februari 2017 lalu,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Selain itu, Menteri Bambang Brodjonegoro juga mengadakan serangkaian pertemuan dengan sejumlah petinggi Australia, yakni Menteri Perdagangan, Investasi, dan Pariwisata Steven Ciobo, Menteri Pembangunan Internasional dan Urusan Pasifik Concetta Fierravanti-Wells di Parliament House, dan kalangan diplomatik  Australia yang dipimpin oleh Secretary Frances Adamson di Kantor Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) di Canberra, Australia.

“Sektor pariwisata dan padat karya saat ini menjadi salah satu prioritas bagi Pemerintah Indonesia mengingat kontribusi ekonominya sangat signifikan dan menyerap banyak tenaga kerja. Pariwisata tercatat sebagai penyumbang devisa terbesar keempat setelah migas, batubara, dan minyak sawit. Pemerintah Indonesia mendorong agar semakin banyak wisatawan Australia berkunjung ke berbagai destinasi pariwisata andalan Indonesia yang dikenal dengan ’10 Bali Baru’ termasuk Labuan Bajo dan Flores,” jelas Bambang.

Simak video menarik berikut ini:

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya