Peserta Gelaran IMF Tak Kebagian Tiket, Penerbangan ke Bali Ditambah

Pemerintah akan menambah slot penerbangan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan tiket pesawat jelang Annual Meeting IMF dan World Bank.

oleh Septian Deny diperbarui 13 Mar 2018, 19:43 WIB
Diterbitkan 13 Mar 2018, 19:43 WIB
Menko Maritim Luhut Pandjaitan, Gubernur BI Agus Martowardojo bersama MD IMF Christine Lagarde melakukan kunjungan ke TPI Cilincing, Jakarta, Rabu (28/2/2018). (Ilyas/Liputan6.com)
Menko Maritim Luhut Pandjaitan, Gubernur BI Agus Martowardojo bersama MD IMF Christine Lagarde melakukan kunjungan ke TPI Cilincing, Jakarta, Rabu (28/2/2018). (Ilyas/Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah akan menambah slot penerbangan untuk sejumlah rute dengan tujuan Bali. Hal ini guna mengantisipasi lonjakan permintaan tiket pesawat dalam rangka gelaran pertemuan tahunan atau Annual Meeting IMF-World Bank di Pulau Dewata pada Oktober 2018

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan telah menerima laporan soal kekurangan tiket pesawat untuk menuju ke Bali saat event itu berlangsung. Kekurangan ini khususnya untuk kelas bisnis dan eksekutif.

"Dari Washington mereka sudah menjelaskan, mereka kekurangan seat kelas business dan first class. Karena mereka jalan ke sini itu tidak kayak kita naik economic class. Jadi kita sikapi dengan kerja sama Garuda. Misal dari Singapura ke Bali atau Bali ke Singapura akan ada extra flight," ujar dia di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (13/3/2018).

Selain dengan Garuda Indonesia, lanjut Luhut, pemerintah juga akan menggandeng maskapai lain untuk membantu menyediakan kursi penerbangan menuju ke Bali. Maskapai tersebut juga diharapkan dapat mengoperasikan pesawat berbadan besar agar bisa menampung penumpang lebih banyak.

"Bayangkan 18-21 ribu orang datang dalam satu minggu periode. Bisa bayangkan. Tidak hanya Garuda, tentu bisa saja misalnya Batik Air, SQ, dan maskapai lain. Yang jadi concern kita itu slotnya. Bagaimana mengatur slotnya. Kita juga pikir pakai white body seperti Boeing 777," kata Luhut Binsar Pandjaitan.

Selain soal tiket, pemerintah juga melakukan antisipasi soal ketersediaan area parkir untuk pesawat pribadi. Sebab diperkirakan akan banyak peserta yang membawa jet pribadi untuk menuju ke Bali.

"Persoalannya lagi, kalau mereka banyak yang datang dengan private jetnya. Dan mereka bankers besar, gubernur bank sentral. Karena semua tokoh keuangan akan hadir," jelas dia.

Namun demikian, Luhut memutuskan semua kebutuhan tiket pesawat ditanggung oleh masing-masing peserta. Pemerintah dalam hal ini hanya menyiapkan layanan semaksimal mungkin.

‎"Mengenai tiket, kita enggak beliin mereka. Jadi kita bisa bayangkan sekarang, permintaan untuk datang itu besar. Kita enggak beliin mereka," tandas Luhut Binsar Pandjaitan. 

Menkeu: Delegasi Sudah Pesan Tiket Jelang Pertemuan IMF-World Bank

Sri Mulyani
Direktur IMF, Christine Lagarde berpose bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, sebelum rapat musim semi pansus pleno pembangunan di markas IMF, Washington, (22/4). (AP Photo/Jose Luis Magana)

Menteri Keuangan Sri Mulyani mendampingi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menemui Managing Director International Monetary Fund (IMF) Christine Lagarde.

Dalam pertemuan tersebut juga disampaikan mengenai persiapan Indonesia dalam menjadi tuan rumah IMF-World Bank Annual Meeting di Bali pada Oktober 2018.

Di kesempatan ini, Lagarde sudah menetapkan annual meeting akan diadakan di Bali meski beberapa waktu lalu sempat dikhawatirkan mengenai kondisi Gunung Agung.

"Dengan demikian saat ini sudah banyak yang booking baik hotel atau penerbangan di Oktober. Dan ternyata dikatakannya penerbangan sudah fully book satu minggu sebelum dan sesudah annual meeting," cerita Sri Mulyani di kantornya, Senin (26/2/2018).

Di hadapan Lagarde, Presiden Jokowi juga menyampaikan berbagai kemungkinan dan antisipasi terkait Gunung Agung saat penyelenggaraan annual meeting tersebut.

Satu hal yang diminta pemerintah Indonesia kepada IMF dalam annual meeting Oktober 2018 yaitu pembahasan dan diskusi mengenai dampak digital ekonomi.

Dengan diangkatnya topik pembahasan mengenai digital ekonomi tersebut, diharapkan bisa memetakan negara mana saja yang telah siap menghadapi digitalisasi ekonomi tersebut dan mana yang sudah.

"Jadi nanti juga bisa dimanfaatkan negara di dunia untuk bertukar pendapat dalam menghadapi digital ekonomi tersebut," tegasnya.

Sri Mulyani menyampaikan, Lagarde juga mengapresiasi langkah presiden RI Joko Widodo dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan vokasi. Upaya ini menjadi salah satu persiapan Indoensia dalam menghadapi perkembangan digital ekonomi.

"Christine juga melihat keputusan itu sudah tepat, dan kita sudah dalam langkah yang benar," tutur Sri Mulyani.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya