Bertemu Menteri Norwegia, Mendag Sampaikan Protes soal CPO

Liputan6.com, Jakarta Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita menggelar pertemuan dengan Menteri Perikanan Norwegia Per Sandberg di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, pada hari ini. Pertemuan yang berlangsung sekitar sejak pukul 10.00 WIB ini berjalan tertutup hampir selama satu jam.

Dari pertemuan ini, ada beberapa hal yang dibahas, yakni mengenai proses finalisasi terkait dengan European Free Trade Association (EFTA) atau Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa dan persoalan larangan impor bahan bakar nabati (biofuel) berbasis minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO).

"Dari pembicaraan itu ada beberapa hal pertama menyampaikan harapannya mengenai finalisasi atau EVTA, dan kita mengupayakan perjanjian itu selesai segera karena ini sudah berjalan lama," kata dia di Jakarta, Rabu (18/4/2018).

Pada prosesnya, Enggartiasto mengaku akan kembali melakukan pertemuan pada 23 April mendatang. "Nanti tim akan bertemu membahas kembali tetapi sekali lagi dalam pertemuan itu saya menegaskan agar pembicaraan itu adalah untuk kepentingan kita bersama," imbuh dia.

Kemudian, dalam pertemuan itu dia juga menyampaikan keberatan terkait pernyataan dari Kementerian Norwegia terhadap larangan ekspor CPO ke Norwegia.

"Jadi saya juga sampaikan mengenai keberatan kita atas pernyataan dari parleman Norwegia tentang usulan mereka kepada pemerintah untuk membanned kita punya CPO dengan turunannya," tambah dia.

"Yang kedua pemerintah juga menolak untuk diberlakukan itu tetapi saya sampaikan kalau ini terus menerus dilakukan parlemen saya juga akan beraksi untuk kita juga menolak impor ikan dari Norwegia," sambung Enggartiasto.

Dia menyampaikan, inti dari pada pertemuan tadi adalah menyepakati kerja sama perdagangan bebas (free trade) dan perang dagang (trade word) dari kedua negara. Menurutnya dengan adanya perang dagang tersebut maka imbasnya dapat mempengaruhi pasar.

"Jadi kalau itu terjadi yang dirugikan adalah masyarakat atau mereka juga, rakyat mereka juga. Karena saya harus menjaga para petani punya usaha yang ada pada hutan itu," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, ada ancaman perang dagang dengan Norwegia terkait larangan impor bahan bakar nabati (biofuel) berbasis minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO).

Hal ini diketahuinya dari Duta Besar RI di Oslo, bahwa pemerintah Norwegia berencana melarang pengadaan publik (public procurement) untuk biofuel CPO.

"Saya mendapatkan kabar rencana pelarangan itu dari duta besar kita di sana. Saya akan segera panggil Duta Besar Norway (Norwegia) untuk mengecek kebenarannya," kata dia belum lama ini.

Reporter: Dwi Aditya

Sumber: Merdeka.com

Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mengaku telah mendengar adanya rencana Norwegia untuk melarang impor bahan bakar nabati (biofuel) berbasis minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) asal Indonesia.

Bila ini terjadi, kata Mendag bisa memicu terjadinya perang dagang antar kedua negara.

Enggartiasto mengaku mendapatkan informasi ini dari Duta Besar RI di Oslo. Pemerintah Norwegia berencana melarang pengadaan publik (public procurement) untuk biofuel CPO.

"Saya mendapatkan kabar rencana pelarangan itu dari duta besar kita di sana. Saya akan segera panggil Duta Besar Norway (Norwegia) untuk mengecek kebenarannya," kata Mendag Enggar di Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Jika Norwegia benar melarang pengadaan publik (public procurement) untuk biofuel CPO, Mendag menegaskan jika ini menjadi pertanda akan terjadinya perang dagang.

"Ini sudah tidak benar kalau begini, dan kita akan sampaikan kepada mereka you start trade war. Perang dagang dimulai kalau sudah seperti itu karena sangat tidak adil," tegas dia.

Menurutnya, larangan tersebut merupakan bentuk persaingan tidak sehat pada industri minyak nabati domestik di Norwegia.

Padahal, saat ini standar lingkungan industri sawit Indonesia (ISPO) sudah mendekati standar global The Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

"Standar lingkungan industri sawit kita (ISPO) sudah mendekati standar global RSPO. Mereka minta batasnya 80 persen saya bilang kita sudah 85-90 persen. Saya tidak keberatan sawit diperlakukan apa pun kalau itu diberlakukan dengan adil," terang Mendag.

Oleh karena itu, dia berharap perusahaan-perusahaan sawit Indonesia yang memiliki jalur pemasaran di Eropa dapat terus mengampanyekan jika kelapa sawit lebih menyehatkan daripada minyak nabati yang lain.

"Saya harap Gapki dapat menyatukan pemikiran seluruh industri sawit tanah air dalam mendukung kampanye ini," tandasnya.

Reporter: Desi Aditia Ningrum

Sumber: Merdeka.com