Masuk Tim Kampanye Capres, Pengusaha Khawatir Tugas Menteri Terbengkalai

Liputan6.com, Jakarta - Pengusaha berharap masuknya sejumlah menteri dalam tim kampanye nasional calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) tidak sampai mengganggu kinerjanya di dalam sisa masa jabatan hingga 2019.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, dirinya khawatir jika masuk dalam tim kampanye, maka tugas sebagai menteri terabaikan. Sebab, dalam berkampanye terlebih untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) akan memakan banyak waktu.

"Saya sih khawatir tugas publik tidak tertangani. Soalnya timses (tim sukses) itu kan harus konsen," ujar dia di Hotel Veranda, Jakarta, Selasa (21/8/2018).‎

Oleh sebab itu, dirinya meminta agar menteri yang masuk dalam tim kampanye capres-cawapres bisa mengatur waktu. Dengan demikian, tidak ada tugas sebagai menteri yang terabaikan lantaran sibuk kampanye.

"Tentunya pembagian tugas jadi penting ya. Yang penting semoga bisa bagi waktu, karena dua hal itu penting. Tugas negara sebagai menteri dan tugas sebagai timses. Tim di kementerian dan tim di politik harus sama sama bagus biar bisa beriringan," kata dia.

Namun demikian, lanjut Hariyadi, pengusaha tidak mau mengambil pusing terkait hal ini. Menurut dia yang paling penting bagi pengusaha ke depannya pemerintah jangan lagi mengeluarkan aturan yang menimbulkan ketidakpastian di dunia usaha.

"Saya sih tidak terlalu pusing soal ini. Kita itu yang pusing kalau pemerintah bikin aturan yang aneh aneh. Yang timbulkan keresahan," tandas dia.

Sekadar informasi, ada sejumlah nama menteri masuk dalam tim kampanye nasional Jokowi-Ma'ruf Amin seperti Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Menko PMK Puan Maharani.

Dalam surat keputusan Tim Kampanye Nasional No. 001/KPTS/JKW-MA/VIII/2018, sebenarnya ada nama Sri Mulyani yang ditunjuk jadi dewan pengarah. Namun, Sri Mulyani batal masuk tim tersebut karena Jokowi meminta Sri mulyani fokus mengurus keuangan negara.