Kementerian PUPR Kaji Skema KPBU dalam Pembangunan Rusunami

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menginisiasi skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam pembangunan rumah susun sederhana milik (rusunami).

Adapun selama ini, skema KPBU kerap dilakukan dalam membangun fasilitas publik, seperti jalan nasional, jalan tol, hingga bandara.

Direktur Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan, pembangunan di sektor perumahan selama ini masih banyak mengandalkan dana APBN.

"Nanti kita akan coba skema KPBU untuk pembangunan rental housing atau rusun milik. Ini lagi digodok. Jadi pembangunan rusnami tidak hanya melalui skema APBN," jelas dia di Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Gagasan ini dikatakannya muncul lantaran kebutuhan anggaran yang diperlukan pemerintah untuk membiayai semua proyek infrastruktur, termasuk perumahan, terhitung sangat terbatas.

Berdasarkan data Kementerian PUPR, Pemerintah membutuhkan dana Rp 2.058 triliun untuk membiayai seluruh proyek infrastruktur hingga 2030. Adapun APBN hanya bisa mencukupi 30 persen diantaranya, yakni sekitar Rp 623 triliun.

Herry melanjutkan, sejak 5 tahun terakhir Kementerian PUPR mulai gencar mencari sumber dana pembiayaan infrastruktur diluar APBN, termasuk lewat KPBU.

"Ini yang kita lakukan lima tahun kemarin. Ada target-target yang dicapai maupun tidak karena keterbatasan dana. Di sinilah peluang kita, sehingga dalam kurun 15-20 tahun nanti gap ini bisa kita isi," ujar dia.

Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C. Pinontoan, mengatakan tahun ini pihaknya siap mengembangkan hunian atau rumah DP 0 Rupiah di daerah Cilangkap dan Pulo Gebang.

Peletakan batu pertama (groundbreaking) hunian berkonsep Rusunami di wilayah Cilangkap rencananya berlangsung pada Mei atau Juni 2019. Nantinya akan dibangun 3-4 tower dengan 900 unit hunian.

"Mei, Juni sudah bisa groundbreaking. 900 unit. (Luas lahan) Hampir sama dengan yang di pondok kelapa, 2,9 hektar," kata dia di Jakarta, Rabu (20/2/2019)

"Sama juga 3-4 tower. Kebutuhan anggaran karena size-nya mirip ya mirip lah dengan di Klapa Village. Tingginya juga sama," imbuhnya.

Sementara untuk pembangunan di Pulau Gebang, kata dia, akan dilakukan pada semester kedua tahun 2019. Lahan yang bakal ditempati seluas 4 hektare.

"Pulau Gebang sedang kita negosiasi. Lebih luas 4 hektare. Mungkin dia semester 2. Nanti kita belum hitung (jumlah unit yang akan dibangun), belum sampai tahap perencanaan. Tanah juga belum kita lagi kita jajaki. Belum tuntas 100 persen, sudah 90-an persen sudah ada progresnya," ungkapnya.

Yoory menambahkan bahwa tahun ini pihaknya mendapatkan suntikan dana Rp 800 miliar dari Pemprov DKI Jakarta. Pada 2018, anggaran yang diterima Rp 500 miliar. Dana itu digunakan untuk pembangunan Klapa Village dan pengadaan tanah yang di Cilangkap.

"Tahun ini. Semua itu rumah DP nol kita ingin menyampaikan bahwa Pemprov ini serius untuk menuntaskan atau memenuhi janji dari Pak Gubernur untuk pemenuhan DP 0 ini tidak main-main. Dibuktikan dengan penyediaan anggaran yang cukup besar baik bagi kami BUMD, maupun SKPD," jelas dia.

Pihaknya akan masih terus menjajaki wilayah yang berpotensi untuk dikembangkan rumah DP 0 Rupiah. "Nanti di Jakarta Barat ada, di Jakarta Selatan ada. Lagi kita negosiasi. Nanti kalau harga tanah saya dapat mahal-mahal kasian juga warga nggak bisa DP 0," tandasnya.