Strategi Jokowi-Ma'ruf Amin Tekan Pengangguran Usia Muda

Liputan6.com, Jakarta - Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 01 Ma’ruf Amin memaparkan sejumlah upaya menurunkan angka pengangguran usia muda dalam debat ketiga Pilpres.

Ma’ruf menuturkan, jurus yang dilakukan untuk menekan angka pengangguran dengan solusi struktural, solusi pasar atau nonstruktural.

Solusi struktural tersebut dengan melakukan reformasi pendidikan dari tingkat bawah hingga universitas. Pihaknya juga fokus untuk mereformasi sekolah menengah kejuruan (SMK). Hal ini sebagai upaya mengurangi penggangguran.

"Akan sesuaikan dengan tuntutan pasar libatkan dunia usaha dan industri. Insentif diberikan ketika berikan peran,” kata Ma’ruf, Minggu (17/3/2019).

Ia menambahkan, pihaknya juga akan mendorong munculnya diversity university. Ini merupakan universitas yang menggabungkan hal konvensional dan cyber. Hal itu diharapkan dapat melahirkan sarjana yang berkualitas dan mampu merespons dunia kerja baik di dalam negeri dan luar negeril.

Ma’ruf Amin mengatakan, pihaknya juga meningkatkan balai latihan kerja (BLK)  dan kursus sehingga dapat mendorong keterampilan.

"Oleh karenanya juga mendorong agar semangat melakukan upaya peningkatan dengan mengeluarkan kartu pra kerja supaya peroleh semangat dan akan memberikan insentif honor 6 bulan-1 tahun," ia menambahkan.

Sebelumnya, Debat calon wakil presiden ‎(cawapres) akan berlangsung nanti malam, salah satunya mengangkat soal ketenagakerjaan. Pengamat Ketenagakerjaan Timboel Siregar mengatakan, ‎ada sejumlah persoalan ketenagakerjaan yang harus diperjuangkan kedua kubu yang bertarung dalam pemilihan presiden (pilpres) ini.

Pertama, soal pelatihan vokasional, khususnya di era sertifikasi seperti saat ini, SDM Indonesia perlu ditingkatkan keterampilannya sehingga bisa memenuhi kebutuhan industri.

"Perbaikan Balai Latihan Kerja (BLK) juga menjadi bagian dari pelatihan vokasional tersebut," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Minggu 17 Maret 2019.

Kedua, soal‎ jaminan sosial, di mana hingga saati ini masih banyak pekerja yang belum mendapatkan jaminan sosial khususnya Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun.

Ketiga, soal pengawasan ketenagakerjaan yang lebih baik. Menurut Timboel, selam aini pengawasan terhadap tenaga kerja masih rendah.

"Ditariknya pengawas ketenagakerjaan ke tingkat provinsi belum menjawab masalah lemahnya pengawasan, malahan jumlah pengawas berkurang," kata dia.

Keempat, soal aturan terkait ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja yang menjadi mitra dari aplikasi online.‎ "Presiden berikutnya harus berani merevisi UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga pekerja online terlindungi," ungkap dia.

Kelima, masih terkait dengan revisi UU Ketenagakerjaan tersebut, khususnya soal jaminan PHK sehingga pengusaha sudah mencadangkan kompensasi PHK tiap bulan sebesar 8,3 persen.

"Sehingga pengusaha dan pekerja tidak masuk ke dalam konflik hubungan industrial terus. Jaminan PHK menjadi bagian dari program jaminan sosial sehingga nanti ada enam program jaminan sosial. Saya kira itu hal-hal yang perlu diperjuangkan. Semoga persoalan-persoalan ini menjadi bahan debat cawapres," tandas dia.