Pemerintah Atur Strategi Lawan Diskriminasi Sawit oleh UE

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan menegaskan, pemerintah Indonesia tidak akan tinggal diam menghadapi diskriminasi minyak kelapa sawit yang dilakukan oleh Uni Eropa (UE).

"Kita tidak akan tinggal diam dengan Eropa," kata Oke saat ditemui usai rapat di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (25/3/2019).

Kendati demikian, dia menyebutkan pemerintah harus menyusun langkah strategis untuk melakukan perlawanan atau pun gugatan terhadap Uni Eropa. Sayangnya, dia masih enggan membeberkan strategi yang telah disusun oleh pemerintah sejauh ini.

Dia mengungkapkan, perlawanan akan dilakukan dari sisi yaitu antar pemerintah dan juga dilakukan oleh para pengusaha sawit Indonesia.

"Cuma kita harus mengatur strategi yang tidak mungkin saya kemukakan semua di sini, namanya juga strategi. Jadi kita akan melawan Eropa ini melalui berbagai pola, polanya baik itu secara government dan kita mendorong bisnis juga untuk melakukan gugatan," ujar dia.

Dia mengatakan, pemerintah akan menggugat melalui WTO, sementara para pelaku bisnis akan melakukan gugatan melalui court of justice atau pengadilan. Kedua gugatan tersebut, dapat menjadi satu untuk melawan Uni Eropa.

"Kalau government melalui WTO, kalau kita dorong perusahaan atau asosiasi melalui court of justice, mungkin paralel," ujar dia.

Namun, dia menyatakan saat ini gugatan masih belum dapat dilakukan sebab masih banyak hal yang harus dirumuskan oleh pemerintah. Mulai dari penunjukan kuasa hukum hingga pertimbangan sikap yang akan diambil oleh Malaysia selaku mitra pemerintah dalam kasus ini.

"Banyak yang kita pertimbangkan, bukan hanya dari sisi kita, misalnya salah satunya mitra kita, Malaysia seperti apa. Nah siapa law firm yang ditunjuk, seperti apa, kita harus saling melengkapi. Jadi banyaklah yang kita susun yang belum bisa saya kemukakan semuanya. Intinya kita tidak akan tinggal diam terhadap itu," ujar dia.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan menegaskan, akan terus melawan segala bentuk kampanye hitam yang dilakukan Uni Eropa terkait produk minyak kelapa sawit atau CPO Indonesia.

Sebab, diskriminasi yang dilakukan pihak Eropa ini pun akan berdampak bagi para petani sawit di Indonesia.

"Kita akan lawan. Karena dampaknya pasti banyaklah petani kita nanti jadi harganya turun kan menderita," kata dia saat ditemui di Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, Senin 25 Maret 2019.

Luhut mengatakan, imbas dari diskriminasi yang dilakukan oleh pihak Uni Eropa, Pemerintah Indonesia akan mengkaji untuk memboikot terhadap beberapa produk Eropa. Ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas perlawanan yang dilakukan pemerintah.

"Kita serius mempertimbangkan ini (pemboikotan) kalau sekarang 20 juta rakyat kita menjadi sengsara gara gara itu. Presiden (Jokowi) tidak mau rakyatnya sengsara gara-gara itu dan Presiden bilang lawan!," tegasnya.

Meski perlakuan ini, ia mengakui akan berdampak pada perang dagang antar kedua negara ini, tapi pemerintah tetap memperkuat untuk memboikot prouduk-produk asal Eropa.

"Kita tidak mau (perang dagang terjadi) tapi kalau kita terus membela petani kita terus lakukan," pungkasnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini: