Diancam Sanksi Donald Trump, China Mengaku Sudah Biasa

Liputan6.com, Beijing - Ancaman sanksi berupa tarif tambahan untuk barang impor China ke Amerika Serikat (AS) sempat menambah pesimisme terkait dialog perang dagang. Akan tetapi, pihak China mengaku tetap mengirim delegasi ke AS.

Dilaporkan South China Morning Post, pakar relasi China-AS menyebut ancaman tarif adalah taktik Trump untuk menyalahkan China bila negosiasi perang dagang. China pun disebut sudah terbiasa dengan gaya Trump.

"Setelah melakukan sejumlah pembicaraan intensif, China sudah familiar dengan gaya Trump dan administrasinya. Pengumuman mendadak Trump bukanlah kejutan besar bagi China, tetapi China harus bersiap untuk skenario terburuk," ujar Lu Xiang dari Akademi Ilmu Sosial China.

Senada dengan itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang, menegaskan Vice-Premier Liu He tetap akan bertolak ke AS untuk membahas isu perdagangan. Pemerintah juga berkata sudah biasa diancam oleh tarif Trump.

"Sudah berkali-kali pihak AS mengancam untuk menambah tarif," ujar Geng Shuang.

Dia turut menyuarakan langkah diplomatis agar kedua negara adidaya ini bisa mencapai kesepakatan yang menguntungkan bersama. Pada saat yang sama, ia menyebut warga China waswas terhadap dialog perang dagang.

"Semua orang di China dan luar negeri sangat khawatir tentang pembicaraan selanjutnya, dan kami juga mempelajari tentang perubahan-perubahan relevan. Delegasi China sedang bersiap berangkat ke AS untuk beragam negosiasi," tegasnya.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan, tarif impor barang China senilai USD 200 miliar akan meningkat menjadi 25 persen pada Jumat.

Hal ini terjadi di tengah klaim pemerintah kalau pembicaraan perdagangan dengan Chinaberjalan baik dalam beberapa minggu terakhir.

Awalnya tarif impor China diterapkan 10 persen. Selain itu, Trump juga mengancam akan menaikkan tarif pada awal tahun tetapi menunda keputusan itu setelah China dan AS sepakat untuk duduk dalam negosiasi perdagangan.

Trump pun mengancam akan mengenakan tarif 25 persen terhadap impor barang China senilai USD 325 miliar. 

Trump mengatakan, pembicaraan perdagangan dengan China terus berlanjut tetapi bergerak terlalu lambat ketika Beijing mencoba kembali bernegosiasi.

Lewat akun media sosial Twitter, Donald Trump menulis status kalau selama 10 bulan, China telah membayar tarif sebesar 25 persen senilai USD 50 miliar untuk teknologi dan 10 persen pada barang lainnya senilai USD 200 miliar.

"Pembayaran ini sebagian tanggung jawab atas hasil ekonomi kami yang luar biasa. 10 persen akan naik hingga 25 persen pada Jumat. USD 325 miliar barang tambahan yang dikirim kepada kami oleh China tetap tidak dibayar, tetapi akan segera dengan tingkat 25 persen," ujar Trump lewat akun Twitternya.

Pada satu twit setelahnya, Trump mengeluhkan lambannya jalan negosiasi dengan China. Selain itu, ia mengungkap China sedang berusaha melakukan negosiasi ulang, dan hal itu ditolaknya.

"Tarif yang dibayarkan ke AS berdampak kecil pada biaya produk, sebagian besar ditanggung oleh China. Kesepakatan perdagangan dengan China berlanjut, tetapi terlalu lambat. Karena mereka berusaha untuk menegosiasikan kembali. Tidak!" ujar Trump.

Berdasarkan data AS impor barang dari China sebesar USD 539,5 miliar dan defisit perdagangan mencapai USD 419,2 miliar pada 2018. Jika Trump menindaklanjuti ancamannya, hampir semua barang yang diimpor dari China ke AS akan hadapi tarif.

Pada Jumat pekan lalu, Wakil Presiden AS Mike Pence menuturkan, Trump tetap berharap dia bisa mencapai kesepakatan dengan China.

Gedung Putih menyatakan, perundingan terbaru telah membuat Beijing dan Washington semakin dekat untuk satu kesepakatan.

"Diskusi tetap fokus untuk membuat ke arah kemajuan besar pada masalah struktural penting dan menyeimbangkan kembali hubungan perdagangan AS-China," tutur Press Secretary Sarah Sanders, seperti dikutip dari laman CNBC, Senin (6/5/2019).

Adapun poin penting antara AS dan China adalah pencurian kekayaan intelektual dan transfer teknologi paksa.

Ada juga ketidaksepakatan tentang apakah tarif harus dihapus atau tetap sebagai mekanisme penegakan.