Ridwan Kamil Ungkap Hambatan Proyek Tol Cisumdawu

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengungkapkan sejumlah kendala dalam pengerjaan proyek tol Cisumdawu. Salah satunya yakni koordinasi.

"Jadi hari ini kita membahas progres, memang banyak kendala, dan diamati sebenarnya lebih banyak masalah pada koordinasi," kata dia, di Kemenko Maritim, Jakarta, Jumat (24/5).

Pemerintah dan stakeholder terkait, lajut Ridwan, akan berupaya mengakselerasi pembangunan tol tersebut.

"Sehingga kita akan rapat lagi dengan lengkap untuk memastikan siapa-siapa bertanggung jawab dan mengakselerasikan, sudah berlalu 22 tahun terlalu lambat kan kira-kira begitu," kata dia.

Dia menegaskan bahwa kehadiran Cisumdawu penting untuk menunjang pengembangan ekonomi dan serta keberlanjutan proyek-proyek infrastruktur yang selama ini sudah dilaksanakan.

"Sementara ujung Cisumdawu ini kan pengembangan Kertajati yang selalu jadi polemik ditambah juga pengembangan Rebana (KEK Rebana) di utara yang juga membutuhkan Cisumdawu," ungkapnya.

Persoalan lain yang harus diselesaikan yakni terkait pembebasan lahan di proyek seksi I yang memang melintasi kawasan permukiman warga. Ridwan juga memastikan bakal kembali berkoordinasi dengan pihak swasta yang nantinya mengelola Cisumdawu."Kemudian kita akan rapat ulang, memastikan kendala-kendala khususnya pembebasan tanah yang mengemuka dan juga mau bertanya ke swastanya. Swastanya yang mengelola yang dilihat kurang komit," jelas dia.

"Intinya, ada tiga sampai empat elemen yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini. Ternyata lebih kompleks," imbuhnya.

Dia mengatakan bahwa pihaknya akan bekerjasama dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian PUPR agar pengerjaan dapat berjalan lebih cepat.

"Pemprov Jawa Barat kan tugasnya membantu kelancaran saja, ini kan proyek nasional berarti PUPR yang bertanggung jawab," tandasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati saat ini masih belum terlalu ramai. Salah satu penyebab, kesulitan akses menuju bandara yang terletak di Majalengka karena jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) belum rampung.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan Pemerintah provinsi Jawa Barat akan mengambil alih pembangunan Tol Cisumdawu.

"Rencana tol ini mungkin harus kita ambil alih karena investor yang sekarang belum maksimal ya, karena tanpa ada koneksi tolnya (ke bandara) agak repot kesana," jelas dia saat ditemui usai rapat di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Dia melanjutkan, pembangunan Tol Cisumdawu selanjutnya akan menggunakan dana APBN dan tidak mengandalkan swasta lagi.

"Jadi kan sahamnya sekarang oleh swasta tapi kan gak dibangun-bangun kalau ternyata wanprestasi ya sudah pakai APBN saja," ujar dia.

Sayangnya, Ridwan mengaku belum mengetahui persis berapa total biaya kebutuhan untuk merampungkan tol Cisumdawu tersebut. "Nggak hafal," ungkapnya.

Tol Cisumdawu memiliki sebuah ruas sepanjang 61,6 kilometer (km) yang memiliki terowongan sejauh 472 meter dengan diameter 14 meter.

Selain itu, jalan tol ini terdiri dari enam seksi, antara lain Seksi I Cileunyi-Rancakalong, Seksi II Rancakalong-Sumedang, Seksi III Sumedang-Cimalaka, Seksi IV Cimalaka-Legok, Seksi V Legok-Ujung Jaya, dan Seksi VI Ujung Jaya-Dawuan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan sejumlah ruas Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) memungkinkan bisa digunakan untuk arus mudik tahun 2019.

"Sekitar lima koma sekian kilometer Jalan Tol Cisumdawu bisa digunakan untuk mudik tahun ini," kata Iwa Karniwa usai mengikuti Rapim di Gedung Sate Bandung, Senin (6/5/2019).

Iwa mengatakan ruas Jalan Tol Cisumdawu yang bisa digunakan untuk arus mudik dimulai dari Rancakalong, kemudian masuk ke Terowongan Kembar dan jalur tersebut dipastikan selesai pada 20 Mei.

 "Informasi dari satker (Terowongan Kembar Tol Cisumdawu) bisa digunakan, tapi hanya satu jalur," kata Iwa, dilansir Antara.

Menurut dia, saat ini pihak satker (dari Kementerian PUPR) sedang menyiapkan akses di wilayah Tanjungsari dan Rancakalong serta Sumedang untuk pemudik menuju dan ke ruas tol tersebut.

"Jadi sekarang sedang disiapkan akses masuk dan keluar tolnya, sudah signifikan nanti akan tersambung ke jalan provinsi,” ujarnya.

Dia mengakui pengerjaan akses ini masih menemui beberapa kendala terutama di beberapa titik badan jalan yang belum selesai.

"Hal ini agak menghambat pembangunan fisiknya. Tapi sudah kami rapatkan bagaimana penyelesaiannya," katanya.

Terowongan Kembar Jalan Tol Cisumdawu di daerah Rancakalong hanya akan digunakan satu sisi dari arah Bandung ke Cirebon.

Satu terowongan, kata dia, belum difungsikan meski sudah tuntas karena memerlukan beberapa persiapan utilitas seperti rambu dan lain-lain, dan yang difungsikan masih satu arah, dari Bandung ke Cirebon.

Iwa menambahkan meskipun satu terowongan yang dipakai, arus mudik ke arah Cirebon bisa memiliki dua alternatif utamanya menuju ke Sumedang.

"Pertama ruas Cisumdawu dan satu lagi jalan nasional via Cadas Pangeran. Nanti detil pengaturannya oleh dishub tapi ini bisa difungsikan," kata Iwa.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberi tanggapan terkait imbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mewanti-wanti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk berhati-hati menerima investasi dari China.

Berdasarkan pengalamannya, pihaknya memang harus melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap sejumlah proyek yang dikerjakan oleh China.

Adapun beberapa proyek ranah Kementerian PUPR yang turut ditangani oleh China antara lain Tol Solo-Ngawi-Kertosono, Tol Manado-Bitung, dan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu).

"Pengalaman kami ada di Tol Soker, itu harus dikerasin hanya untuk kejar progres saja. Kemudian di Manado-Bitung, dia yang kadang-kadang bayar kontraknya yang terlalu kecil, sehingga tidak bisa gerak. Jadi kita harus cek di situ," serunya di Jakarta, Jumat (10/5/2019).

Dia pun lantas membandingkan proses pengawasan proyek yang dilakukan oleh China dan Jepang. Menurutnya, Jepang bisa menjadi tolak ukur yang lebih baik dari apa yang China lakukan.

"Jepang itu disiplin dan commited betul dengan apa yang sudah disetujui. Kalau china ini kita harus ikut awasi secara lebih cepat. Kalau kami di lapangan pengawasannya dibiasakan lebih cepat. Kalau Jepang dari segi kita, kita serahkan kepada Jepang, itu sudah beres," paparnya.

"Coba ini MRT. Pelaksana konstruksinya sama, Wijaya Karya juga, Hutama Karya juga. Hasilnya berbeda, karena pengawasan dari Jepang," dia menandaskan.