Kemenhub Tak Atur Promo Tarif Ojek Online, Ini Kata Aplikator

Liputan6.com, Jakarta Operator transportasi online atau ojek online mengaku siap berkomunikasi dengan pemerintah terkait dengan diskon tarif.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi sebelumnya mengaku akan mengajak stakeholder terkait seperti pihak aplikator bila nanti diperlukan untuk merumuskan soal diskon tarif. Instansinya diakui tidak akan mengatur hal ini.

Menanggapi hal ini, President of Grab Indonesia, Ridzki Kramadibrata menyatakan kesiapan pihaknya untuk terus berkomunikasi dengan pemerintah. "Kita sih memberi masukan kepada pemerintah," kata dia di Jakarta, Kamis (13/6/2019).

Dia mengakui jika sejauh yang diketahui, promosi dan diskon tidak diatur dalam regulasi khusus di luar negeri. "Sepanjang sepengetahuan kami, promosi, diskon, itu tidak diregulasi di negara lain," jelas Ridzki.

Menurut dia, aplikator memberikan diskon kepada masyarakat dengan sejumlah tujuan. Tujuan tersebut yakni, sebagai promosi, untuk menjaga kesetiaan pelanggan, dan changing habit.

"Saya juga tidak ingat ada yang di regulasi, karena memang purpose-nya seperti itu. Itu sepanjang pengetahuan saya. Kalau ada yang punya pengetahuan lain, tolong saja dikasih tahu," tandas dia.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Budi Setiyadi sebelumnya mengakui jika pemerintah tak bisa sewenang melarang ketentuan pemberian diskon tanpa melibatkan aplikator.

"Tadi kan Pak Menteri sudah sampaikan, kalau promo-promo itu sepanjang dari pihak aplikator mengusulkan untuk ada promo dan sebagainya dimasukan ke dalam unsur untuk rangka penghitungan, ya nanti kita coba diskusikan dulu," ujarnya.

Dia pun menegaskan, keputusan diskon tarif ojol memang berada di luar wewenang Kemenhub yang hanya berhak mengatur soal tarif saja.

"Saya kira promo itu di luar wewenang kita. Saya hanya mengatur menyangkut masalah tarif saja. Jadi promo, kita di luar itu lah," kata dia.hu

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) angkat bicara soal rencana pembatasan diskon tarif ojek online  yang tengah dikaji Kementerian Perhuhungan (Kemenhub).

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan diskon pada tarif transportasi online seharusnya tidak menjadi masalah.

"Asal tarif yang telah dipotong diskon oleh operator atau partnernya masih dalam rentang Tarif Batas Bawah (TBB) sampai dengan Tarif Batas Atas (TBA)," kata dia, Kamis (13/6/2019).

Terkait hal itu, saat ini sudah ada Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) No. KP 348 tentang pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi.

Dalam aturan itu dijelaskan tentang ketentuan tarif ojek online berdasar biaya batas bawah, biaya batas atas, dan biaya jasa minimal ditetapkan berdasarkan sistem zonasi.

"Jadi, diskon itu tidak bisa diterima ketika penerapannya di bawah TBB. Kalau diskonnya bermain di antara ambang TBB-TBA itu tidak masalah. Tidak ada yang salah dengan diskon selama masih di rentang TBB-TBA. Sebab diskon salah satu daya pikat konsumen," tambah dia.

Tulus melanjutkan, di sinilah tugas Kemenhub untuk melakukan pengawasan jangan sampai diskon yg diberikan keluar dari rentang TBB-TBA.

"Kemenhub wajib memberikan sanksi kepada operator yang memberikan harga di bawah ketentuan Kepmenhub tersebut," pungkasnya.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memastikan tak akan kembali menurunkan tarif ojek online (ojol) seperti yang telah ditentukan pada Mei lalu.

"Ojol tidak ada tiket yang menurun. Kalau tiket ada evaluasi itu ada usulan dari mereka (stakeholder). Saya klarifikasi, tidak ada kita menurunkan tarif ojol," ujar dia usai rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (12/6/2019).

"Saya tidak akan menurunkan kalau tidak ada masukan-masukan. Memang kita melakukan diskusi intensif," dia menambahkan.

Seperti diketahui, pemerintah sejak 1 Mei 2019 lalu telah menetapkan tarif baru ojek online yang diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KP 347 Tahun 2019. Dalam kebijakan tersebut, pemberlakuan tarif batas bawah dan tarif batas atas dibagi ke dalam tiga zona berbeda.

Senada dengan Menhub, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi menyampaikan, pemerintah belum akan kembali mengubah aturan tarif ojek online tersebut.

"Untuk masalah tarif, saya perjelas ya, diturunkan atau dinaikkan, kita sementara tidak. Kenapa demikian? Karena kemarin kita baru melakukan uji coba di 5 kota besar," tegas dia.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 347/2019, ia meneruskan, ada 3 bulan masa uji coba untuk kemudian dievaluasi hasilnya seperti apa. Bila kebijakan itu dirasa menguntungkan baik bagi pengemudi maupun konsumen, Kemenhub bakal terus melanjutkannya.

"Saya pasti akan lakukan semacam survei, survei kepada pasar dan survei kepada pengemudi. Kalau nyaman kepada masyarakat, nyaman kepada pengemudi, ya kenapa tidak? Kita jalankan terus," tandasnya.