Terkait Natuna, Menko Luhut: Indonesia Tak Tukar Kedaulatan dengan Investasi

Liputan6.com, Jakarta - Hubungan Indonesia dengan China memanas akibat klaim negara tirai bambu tersebut terhadap perairan Natuna. Pemerintah pun bertekad mempertahankan kedaulatan Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, pemerintah tidak akan menukar kedaulatan dengan investasi ‎yang ditanamkan China di Indonesia.

‎"Orang ribut soal China Sea, enggak mungkin kita tukar kedaulatan dengan ‎investasi," kata Luhut, di Gedung BPPT, Jakarta, Selasa (7/1/2020).

‎Menurut Luhut, meski Pemerintah Indonesia bertekad mempertahan kedaulatannya di Natuna dan Laut China Selatan, tetapi pemerintah tetap mengurai masalah tersebut dengan kepala dingin.

"Tapi apa kita harus berkelahi? Kan enggak juga," tuturnya.

Luhut mengaku sudah membicarakan untuk memperkuat Badan Keamanan Laut (Bakamla) dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, serta membahas Zona Ekonomi Eksekutif (ZEE) dalam rancangan Undng-Undang Omnibuslaw.

"Sekarang Pak Mahfud dengan saya kerja sama omnibus law Bakamla di daerah ZEE," tandasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa China tidak bermaksud untuk berkonflik dengan Indonesia, meski kapal coast guard-nya berlayar di perairan laut Natuna. Menurut dia, China telah mengurangi jumlah nelayannya yang masuk ke Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

"Mereka sudah mengurangi jumlah nelayan mereka juga yang datang ke sana. Kita harus apresiasi juga. Jadi tidak ada keinginan mereka untuk berkelahi soal itu. Kalau ada pelanggaran itu pasti ada saja," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 6 Januari 2020.

Luhut meminta agar semua pihak tak menuding pemerintah menjual kedaulatan Indonesia terkait keberadaan kapal China di perairan Natuna. Dia menjelaskan bahwa perairan yang diterobos coast guard China di wilayah ZEE Indonesia itu bukan terkait kedaulatan, melainkan ekonomi.

"Jadi sekali lagi saya ingin garisbawahi. Tidak ada keinginan pemerintah untuk meng-exercise mengenai kami berunding mengenai batas wilayah kita. Enggak ada. Itu supaya jelas dulu," jelasnya.

Pemerintah, kata dia, telah melakukan langkah tegas terhadap kapal China yang menangkap ikan di wilayah ZEE Indonesia. Setidaknya, sudah ada enam kapal asing yang ditangkap.

"Ada yang ditangkap enam (kapal asing)," ucap Luhut.