Prabowo Tinjau Ulang Seluruh Undang-Undang hingga Perpres, Apa Prioritasnya?

Kemenhub Siapkan Sanksi bagi Pelanggar Larangan Mudik

Kemenhub akan segera mengatur Peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur mekanisme pelarangan mudik hingga sanksi.

oleh Athika Rahma diperbarui 22 Apr 2020, 10:52 WIB

Diterbitkan 22 Apr 2020, 10:52 WIB

Tiket Pesawat Mahal, Pemudik Kapal di Gorontalo Membludak

Harga tiket pesawat yang masih mahal membuat para pemudik dari Gorontalo mengalihkan moda transportasinya menggunakan kapal laut. (Liputan6.com/Andri Arnold)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan segera mengatur Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) yang mengatur mekanisme pelarangan mudik hingga sanksi yang diterapkan bagi masyarakat yang melanggar.

Hal ini menindaklanjuti keputusan Presiden Joko Widodo yang akhirnya dengan tegas melarang mudik demi menekan angka penyebaran Corona. Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati menyatakan, sektor transportasi diharapkan dapat berperan aktif dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19.

"Untuk itu, Kementerian Perhubungan akan segera menyiapkan Permenhub yang mengatur pelarangan mudik termasuk sanksinya apabila melanggar aturan,” kata Adita di Jakarta, Rabu (22/4/2020)

Kata Adita, penyusunan regulasi Permenhub ini akan melibatkan stakeholder terkait seperti Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Kepolisian dan sebagainya. Nantinya, regulasi transportasi terkait pelarangan mudik, berlaku untuk angkutan umum penumpang dan kendaraan pribadi. Sanksi juga akan mulai diberlakukan secara penuh per 7 Mei 2020.

“Pelarangan dimulai pada 24 April 2020 secara bertahap, bertingkat dan berkelanjutan, dan mulai diberlakukan sanksi secara penuh pada 7 Mei 2020. Pelarangan mudik akan diberlakukan sampai dengan tanggal 2 Syawal 1441 H, dan dapat menyesuaikan dengan memperhatikan dinamika perkembangan Pandemi Covid-19,” jelas Adita.

Pembatasan Lalu Lintas

Kendaraan Arus Balik Mudik Mengalir Tak Henti di Tol Cipularang

Ribuan kendaraan dari arah Bandung menuju ke Jakarta mengalir tanpa henti sehingga kendaraan berjalan merayap.

Lebih lanjut Adita menjelaskan, skenario yang akan disiapkan adalah pembatasan lalu lintas pada jalan akses keluar masuk wilayah, bukan penutupan jalan.

Hal tersebut dilakukan karena yang dilarang untuk melintas adalah angkutan yang membawa penumpang saja, sementara angkutan barang atau logistik masih dapat beroperasi.

Pelarangan mudik berlaku untuk wilayah Jabodetabek dan wilayah-wilayah yang sudah ditetapkan untuk diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan juga wilayah yang masuk zona merah virus corona.

Larangan mudik ini nantinya tidak memperbolehkan lalu lintas orang untuk keluar dan masuk dari dan ke wilayah khususnya Jabodetabek, namun masih memperbolehkan arus lalu lintas orang di dalam Jabodetabek (aglomerasi).

Transportasi massal di dalam Jabodetabek seperti KRL juga tidak akan ditutup atau dihentikan operasionalnya, hal ini untuk mempermudah masyarakat yang tetap bekerja khususnya tenaga kesehatan, cleaning service rumah sakit, dan sebagainya.

Lanjutkan Membaca ↓