Liputan6.com, Jakarta - Ternyata di balik penyebaran virus Corona (Covid-19) yang membuat masyarakat harus banyak berdiam diri di rumah dan membatasi interaksi sosial secara langsung, terdapat hikmah positif.
Kini masyarakat Indonesia tanpa disadari tengah melakukan percepatan transformasi digital untuk memasuki digital society atau masyarakat digital 5.0. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny G Plate.
“Ada sisi lain dari pandemi Covid-19, yakni percepatan transformasi digital, mendorong masyarakat memasuki Digital Society 5.0 seperti yang sudah dilakukan di Jepang. Sekarang kita tinggal memperkuat regulasi untuk memenuhi syarat memasuki era transformasi digital,” kata Jhonny saat menjadi keynote speaker dalam webinar berjudul "Persiapan Dalam Menghadapi Tatanan Kehidupan Baru".
Advertisement
Tugas pemerintah dan DPR, lanjut Jhonny, harus mempercepat proses legislasi payung hukum transformasi digital. Antara lain memprioritaskan penguatan UU Perlindungan Data Pribadi dan UU Kriminal Siber.
Lebih lanjut, Jhonny memaparkan sembari berjalan menuju Society Digital 5.0, pemerintah terus melakukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di daerah-daerah terpencil hingga tataran desa.
Baca Juga
Menurut dia, masih terdapat desa yang menjadi blackspot karena belum mendapat fasilitas jaringan internet. Jhonny mengatakan saat ini Indonesia tengah menghadapi fase krusial selama berhadapan dengan wabah Covid-19. Setelah melakukan tahapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), kini Indonesia mulai menapaki kehidupan normal baru.
Untuk itu, menurut dia, pemerintah sangat memperhatikan kepentingan masyarakat dari sisi medis dan nonmedis.
“Situasi normal dibutuhkan untuk menjaga produktivitas masyarakat. Namun, di saat yang sama kita juga harus aman dari penyebaran Covid-19,” ujarnya.
Pemerintah, ucap Jhonny, dalam menentukan langkah krusial ini sangat memperhatikan indikator-indikator kesehatan masyarakat sesuai dengan standar WHO. Di dalam situasi normal baru ini, ia mengimbau agar masyarakat menjaga kedisplinan untuk tetap menjalankan protokol kesehatan.
Ia juga berharap agar tokoh-tokoh masyarakat dan ulama membantu pemerintah untuk mendorong agar masyarakat tetap disiplin selama masa normal baru. Sementara ilmuwan dan peneliti kesehatan juga didorong untuk terus bekerja supaya segera menemukan vaksin Covid-19.
“Keberhasilan kita untuk memangkas Covid-19 sangat ditentukan oleh keikutsertaan masyarakat secara disiplin. Di sini peran komunikasi pemerintah penting untuk memutus mata rantai Covid-19, bersama tokoh masyarakat, tokoh agama. Peneliti-peneliti juga kami dorong untuk menggunakan keahliannya untuk menghasilkan vaksin Covid-19. Dan paling penting adalah media, dalam rangkan transmisi informasi, agar masyarakat tahu, paham dan menyetujui dan melaksanakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah secara disiplin,” ujar Jhonny.
Tantangan bagi Pemerintah
Sementara pada kesempatan yang sama, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo Prof. Widodo Muktiyo menegaskan, saat ini masyarakat dinilai sudah cukup disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan di masa pembatasan sosial.
Tantangan pemerintah saat ini lebih berat lagi karena harus mendorong kedisiplinan masyarakat yang sudah mulai diperbolehkan untuk berinteraksi sosial di tempat umum. Per hari ini misalnya, warga di Jakarta sudah mulai kembali melaksanakan salat Jumat berjemaah di masjid-masjid.
Oleh karena itu, ia berharap agar masyarakat tetap patuh dan tempat-tempat umum, seperti rumah ibadah, kantor, pasar, dan lain-lain menjalankan protokol pencegahan Covid-19 dengan ketat.
“Masyarakat itu kalau cuci tangan dan pakai masker, sudah tertib. Tapi ketika masuk ke interaksi sosial, di situ menjadi tantangan. Oleh sebab itulah, komunikasi publik yang kita sasar adalah di level komunitas. Semua tempat publik yang berisi komunitas-komunitas kita minta menerapkan protokol pencegahan Covid-19 dengan ketat,” ujar Widodo.
Keterlibatan TNI dan Polri
Webinar ini juga menghadirkan perwakilan parlemen sebagai narasimber. Ketua Komisi I DPR RI Meutia Hafiz menerangkan pentingnya keterlibatan TNI dalam penerapan masa normal baru. Sesuai dengan salah satu tugas pokok TNI yaitu membantu pemerintah dalam penegakan protokol kesehatan di masa pandemi. Aparat TNI akan dilibatkan dalam masa normal baru untuk membantu masyarakat beradaptasi.
"Jangan kaget nanti kalau banyak aparat TNI ditemukan di lapangan. Bukan untuk menakut-nakuti warga, tapi membantu pemerintah dalam mendisplinkan masyarakat. Yang tidak pakai masker akan ditegur, yang berkerumun akan dibubarkan oleh TNI", ujar Meutia.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Adies Karding menjelaskan peran Polri dalam menegakkan keadilan dan menegakkan peraturan mengenai protokol masa normal baru. "Selama vaksin belum ditemukan, kita akan menjalani masa normal baru. Tugasnya kepolisian untuk mengatur dan memastikan aturan yang dibuat pemerintah berjalan maksimal," ujarnya.
Advertisement