Wapres Ma'ruf Amin Minta BUMD Lebih Inovatif

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mampu beradaptasi melakukan perubahan agar roda bisnis tetap berjalan di tengah pandemi Covid-19.

Wapres minta BUMD harus merespon peluang inovasi secara tepat dan cepat dengan memanfaatkan teknologi digital.

"Di tengah situasi pandemi Covid-19 dan penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), BUMD dituntut mampu merespon secara cepat dan tepat menangkap peluang-peluang inovasi dengan pemanfaatan teknologi digital, sehingga roda bisnis dan fungsi pelayanannya tetap berjalan," kata Ma'ruf pada acara TOP BUMD Awards Tahun 2020 melalui virtual, Kamis (27/8/2020).

Ma'ruf kemudian meminta BUMD untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusianya dengan memberikan pelatihan-pelatihan khusus bagi kelompok usia yang sangat produktif. Sehingga, upaya pemulihan ekonomi di daerah dapat berjalan maksimal.

"BUMD diharapkan juga terus meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusianya melalui kegiatan-kegiatan pelatihan generasi milenial," ucapnya.

Ma'ruf mengungkapkan, pemerintah telah membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional untuk meningkatkan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dalam menangani pandemi Covid-19 serta memulihkan ekonomi nasional.

Menurutnya, peran BUMD dan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk membantu pelaksanaannya.

"Peran BUMD di masa sulit ini diperlukan untuk mendukung program dan kebijakan pemerintah terutama program-program pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, para Kepala Daerah juga diharapkan terus membina dan mengarahkan BUMD agar meningkatkan kinerja dan layanannya untuk membangun daerah," tutur Wapres.

Genan Kasah

Merdeka.com

** Saksikan "Berani Berubah" di Liputan6 Pagi SCTV setiap Senin pukul 05.30 WIB, mulai 10 Agustus 2020

Wakil Presiden Maruf Amin memberikan sambutan dalam acara Perayaan Tahun Baru Islam 1442 Hijriah Bersama Layanan Syariah LinkAja.

Dalam kesempatan tersebut, dia mengatakan, sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, tingkat Literasi Keuangan Syariah Nasional Indonesia baru mencapai 8,93 persen, sedangkan Indeks Inklusi Keuangan Syariah Nasional adalah 9,1 persen.

"Indeks ini mencerminkan bahwa kita perlu bekerja keras untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perkembangan ekonomi dan keuangan Syariah di tanah air. Dengan indeks inklusi yang masih rendah memberikan kita peluang untuk melakukan perluasan layanan keuangan syariah, khususnya menggunakan basis tekonologi digital kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia, utamanya kepada mereka yang sama sekali belum terhubung dengan sistem keuangan formal," ujarnya, Jakarta, Selasa (25/8/2020).

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional dan Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang secara khusus bertugas untuk mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Tugas dan fungsi KNKS sebelumnya telah diperluas untuk tidak hanya berfokus dalam peningkatan aset keuangan Syariah tetapi juga dapat mendorong sektor riil utamanya Industri Halal. Kita bercita-cita agar Indonesia dapat menjadi pusat keuangan syariah dan industri halal dunia.

Maruf mengatakan, dalam upaya mempercepat pertumbuhan aset keuangan syariah di Indonesia, perlu dilakukan penguatan usaha-usaha Syariah melalui penguatan ekosistem ekonomi digital. Masyarakat Indonesia saat ini sudah mulai terbiasa bertransaksi secara digital untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga kehadiran uang elektronik yang sudah sesuai dengan prinsip syariah seperti Layanan Syariah LinkAja diharapkan dapat mendorong inklusi keuangan syariah di Indonesia.

"Saya harapkan layanan Syariah LinkAja dapat meghadirkan inovasi dan terobosan layanan yang dapat mendukung ekosistem ekonomi Syariah secara luas termasuk industri halal. Di tengah pandemi saat ini, Layanan Syariah LinkAja harus dapat menjadi bagian dari solusi untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 melalui penggunaan uang elektronik. Integrasi dengan marketplace dapat dilakukan lebih masif untuk menggerakkan kembali roda ekonomi masyarakat melalui transaksi online yang cepat dan aman," paparnya.