Realisasi Dana PEN Capai 52 Persen hingga 26 Oktober 2020

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu melaporkan realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah mencapai Rp 361,5 triliun hingga per 26 Oktober 2020.

Realisasi dana PEN tersebut setara dengan 52 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 695,2 triliun.

"Realisasi saat ini sudah mencapai 52 persen dari pagunya. Ini cukup terakslerasi dalam beberapa bulan terakir ini akan terserap menuju ke arah 100 persen sampai akhir tahun," kata dia kata dia dalam acara Simposium Nasional Keuangan Negara (SNKN) 2020, Rabu (4/11/2020).

Dia memastikan, dalam sisa dua bulan terakhir pemerintah akan mempercepat melakukan penyerapan PEN tersebut. Utamanya beberapa kluster di sisi pembiayaan pinjaman daerah, Penyertaan Modal Negara (PMN) ke BUMN, serta pinjaman untuk BUMN.

"Ini akan sangat akseleratif di dalam sisa dua bulan dari tahun 2020 ini," tandasnya.

Berdasarkan paparannya, anggaran di bidang kesehatan sudah terealisasi hingga mencapai Rp 20,74 triliun. Atau naik 8,82 persen dari realisasi pada September 2020. Kemudian untuk perlindungan sosial realisasinya sudah mencapai Rp 174,06 triliun, atau naik 17,04 persen dari realisasi September 2020.

Selanjutnya untuk sektror KL dan Pemerintah Daerah, realisasi anggaran PEN sudah mencapai Rp 28,61 triliun, insentif usaha Rp 35,49 triliun, dukungan UMKM Rp 92,6 triliun, dan pembiayaan korporasi Rp 0,001 triliun.

Dwi Aditya Putra

Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, meyakini penyerapan anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk sektor korporasi sudah mulai berjalan. Hal itu, terjadi setelah dirinya menandatangani berbagai Penyertaan Modal Negara (PMN) dari beberapa perusahaan BUMN.

"Ini pasti tercatat cukup besar karena sebagian besar di sektor korporasi terutama dalam bentuk PMN memang baru keluar pada minggu-minggu ini," kata dia dalam konferensi pers, di Jakarta, Selasa (27/10).

Kendati demikian, Bendahara Negara itu tidak menyebutkan berapa realisasi program PEN untuk sektor tersebut. Dirinya hanya menambahkan, bahwa untuk sektor insentif dunia usaha juga sudah mengalami peningkatan.

Sebelumnya, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P Roeslani mengungkapkan salah satu penyebab realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) di korporasi belum juga berjalan. Salah satunya karena terkendala proses administrasi dan regulasi.

Dia mengatakan, pembiayaan korporasi sendiri merupakan pembiayaan untuk perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Karena dari pagu anggaran sebesar Rp56,3 triliun, sebanyak Rp50 triliun itu untuk BUMN sendiri. Baik bersifat dana talangan maupun penyetoran modal ke BUMN.

"Memang untuk korporasi ini baru keluar PMK hanya untuk penjaminan yang diberikan oleh pemerintah melalui LPEI dan PII yang jumlahnya kurang lebih penjaminan yaitu Rp10 triliun jadi penjaminannya kurang lebih sampai Rp100 triliun," kata Rosan dalam diskusi virtual di Jakarta, Kamis (8/10).

Dia menambahkan, untuk UMKM sendiri sebetulnya sudah diberikan kepada Askrindo dan Jamkrindo dengan jaminan kurang lebih Rp6 triliun. Sementara korporasi di UMKM baru satu yang sudah jalan yakni baru sebesar Rp17,1 miliar dari pagu kurang lebih Rp100 triliun.

"Dan ini kita dorong terus karena secara implementasinya secara kaku. Kita terus memberikan masukan untuk memastikan bahwa korporasi yang kontribusinya ke pajak itu 84 persen. Dan UMKM merupakan bagian dari produksi dari korporasi itu benar-benar bisa juga didorong untuk memastikan kita bisa berjalan di tengah tantangan ini," katanya.