Sri Mulyani: Belanja Negara untuk Pendidikan di 2021 Naik 5 kali lipat Jadi Rp 550 T

Aaat terjadi amandemen Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa belanja pendidikan harus 20 persen dari total belanja negara.

oleh Tira Santia diperbarui 22 Apr 2021, 18:40 WIB
Diterbitkan 22 Apr 2021, 18:40 WIB
Rapat Perdana, Sri Mulyani - DPR Evaluasi Kinerja 2019 dan Rencana 2020
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin (4/11/2019). Ini merupakan rapat perdana Menkeu dengan Komisi XI DPR RI. (Liputan6.com/JohanTallo)

Liputan6.com, Jakarta - Belanja Negara untuk pendidikan di 2021 naik 5 kali lebih besar menjadi Rp 550 triliun. Kenaikan anggaran tersebut untuk mendukung bidang pendidikan di masa pandemi covid-19.

“Tahun 2021 ini total belanja negara untuk bidang pendidikan mencapai Rp 550 triliun, kenaikan yang lebih dari 5 kali lipat,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam sambutannya di acara Merdeka Belajar episode 10: Perluasan Program Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, Kamis (22/4/2021).

Sri Mulyani menyebutkan, sumber daya manusia adalah aset yang paling berharga dan paling penting bagi suatu bangsa. Bagaimana suatu bangsa yang bisa maju dan meningkat kesejahteraan maupun di dalam meningkatkan kualitas hidup sangat tergantung pada bagaimana kita meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.

Di mana peningkatan sumber daya manusia merupakan tanggung jawab yang sangat penting dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bahkan di Undang-undang Dasar 1945, dituliskan bahwa salah satu belanja negara yang penting adalah mengenai belanja pendidikan.

Sebab, pada saat terjadi amandemen undang-undang Dasar 1945 disebutkan bahwa belanja pendidikan harus 20 persen dari total belanja negara. Bahkan sejak 2009 hingga sekarang belanja pendidikan kita meningkat luar biasa.

“Pada saat awal 2009 kita melakukan belanja pendidikan dari total belanja negara sebesar Rp 208 triliun,” ujarnya.

Bahkan kini belanja negara untuk pendidikan naik hingga 5 kali lipat menjadi Rp 550 triliun. Tentunya dalam masa pandemi ini, belanja pendidikan ini juga perlu terus ditekankan untuk bisa memberikan pelayanan pendidikan kepada seluruh murid-murid di Indonesia.

Agar mereka tidak mengalami dampak negatif akibat covid-19, termasuk pada saat harus melakukan pembelajaran jarak jauh.

“Oleh karena itu di dalam belanja Pendidikan termasuk program pemulihan ekonomi kita memberikan alokasi untuk belanja internet gratis bagi para murid, para guru, para mahasiswa dan para dosen,” katanya.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Perubahan Ide

Rapat Perdana, Sri Mulyani - DPR Evaluasi Kinerja 2019 dan Rencana 2020
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) menyapa peserta saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin (4/11/2019). Ini merupakan rapat perdana Menkeu dengan Komisi XI DPR RI. (Liputan6.com/JohanTallo)

Hal tersebut dilakukan untuk sekolah konvensional maupun sekolah yang berbasis agama di bawah Kementerian Agama. Sehingga dalam hal ini belanja pendidikan, Pemerintah terus merespon berbagai perubahan dan ide-ide yang muncul dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Agama di dalam rangka untuk betul-betul meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bendahara Negara ini berpendapat, efektivitas dari belanja ini sangat tergantung kepada kualitas dari programnya. Dirinya memahami bahwa dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama tentu memiliki tugas yang berat karena bertanggung jawab bagi kualitas SDM kita hari ini dan ke depan.

“Kementerian Keuangan selama ini terus mencoba untuk belanja negara yang begitu besar pada anggaran pendidikan. Kalau pada awal-awal di mana 20 persen anggaran pendidikan selalu habis, maka kementerian keuangan mulai merintis apa yang disebut pembentukan dana abadi,” pungkasnya.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya