KKP dan BKPM Punya Misi Genjot Investasi Kelautan dan Perikanan Maluku

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mengembangkan investasi berkelanjutan sektor kelautan dan perikanan di Maluku.

KKP melalui Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) melakukan langkah itu guna percepatan pembangunan di sektor kelautan dan perikanan yang memerlukan peningkatan investasi dan keberlanjutan usaha.

“Keberlanjutan usaha diperlukan untuk mengolah potensi ekonomi perikanan menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan investasi yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Oleh karenanya, Ditjen PDSPKP selalu aktif dalam berbagai forum investasi untuk mempromosikan peluang investasi, sekaligus menarik minat calon investor yang ingin berinvestasi di sektor kelautan dan perikanan,” ujar Direktur Jenderal PDSPKP, Artati Widiarti, dalam keterangan resmi, Rabu (15/9/2021).

Sebelumnya, Staf Ahli Menteri Investasi Bidang Ekonomi Makro, Kementerian Investasi/ BKPM, Indra Darmawan menegaskan bahwa kepercayaan dunia untuk berinvestasi di Indonesia masih tetap terjaga.

Menurutnya, itu terlihat dari data secara kumulatif sepanjang periode Januari–Juni 2021, kinerja realisasi investasi Indonesia tercatat mencapai Rp 442,7 triliun atau 49,2 persen dari target Rp 900 triliun pada akhir tahun.

“Capaian ini terdiri atas PMA sebesar Rp228,5 triliun dan PMDN sebesar Rp214,2 triliun. Kinerja tersebut berhasil menyerap 623.715 orang tenaga kerja Indonesia,” tegas Indra. 

Lebih lanjut, Artati menyampaikan kinerja realisasi investasi sektor kelautan dan perikanan periode Januari-Juni 2021 telah mencapai Rp 2,97 triliun atau 54,04 persen dibandingkan dengan target 2021 sebesar Rp 5,49 triliun.

“Investasi di sektor kelautan dan perikanan masih didominasi investasi dari PMDN sebesar Rp1,16 triliun, sedangkan PMA sebesar Rp0,42 triliun dan kredit investasi sebesar Rp1,39 triliun,” imbuh Artati.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Artati menambahkan, dalam investasi di sektor kelautan dan perikanan ada tiga bidang usaha prioritas yang terbuka bagi kegiatan penanaman modal atau investasi.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021. Melalui Peraturan Presiden ini diarahkan menjadi pengaturan investasi yang lebih berdaya saing.

“Tiga bidang tersebut adalah usaha penangkapan, budidaya, dan pengolahan ikan. Sebagai bidang usaha prioritas investasi, usaha perikanan ini merupakan bidang usaha yang termasuk dalam program/proyek strategis nasional, padat modal, padat karya, dan berorientasi ekspor. Salah satunya proyek strategis nasional Lumbung Ikan Nasional,” sambung Artati.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Provinsi Maluku, Suryadi Sabirin menyebutkan peluang investasi yang ditawarkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku untuk mendukung Ambon New Port dan Lumbung Ikan Nasional diantaranya penambahan armada penangkapan dan kapal ekspor.

“Selain itu kita juga sudah menyiapkan lahan untuk budidaya udang, rumput laut dan lainnya di Pulau Seram,” ujar Suryadi saat menyampaikan peluang investasi di acara IIFW 2021, (8/9/2021) lalu.

Direktur Usaha dan Investasi Ditjen PDSPKP, Catur Sarwanto mendukung peluang investasi yang ditawarkan Provinsi Maluku. Terlebih komoditas udang dan rumput laut menjadi fokus dalam modelling pengembangan budidaya terintegrasi. Diketahui, saat ini udang tengah didorong produksi dan kualitasnya lantaran serapan pasar dunia sangat besar.

Catur menekankan bahwa usaha kelautan dan perikanan merupakan salah satu bidang usaha penanaman modal yang diharapkan berkontribusi positif pada peningkatan ekonomi nasional.

“Oleh karenanya Pemerintah senantiasa mengupayakan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui penerapan perizinan berusaha berbasis risiko. Selain itu, melakukan penyederhanaan persyaratan perizinan berusaha dan investasi,” tuturnya.

Catur menambahkan, guna memanfaatkan peluan invetasi, diperlukan kolaborasi dan sinergi bersama dalam membangun sektor kelautan dan investasi melalui investasi yang ditanamkan.

“Saya mengajak semua pelaku usaha untuk dapat menanamkan modalnya di sektor kelautan dan perikanan,” pungkas Catur.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan tiga program terobosan KKP, yakni peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sumber daya alam perikanan tangkap untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, pengembangan perikanan budidaya untuk meningkatkan ekspor yang didukung riset kelautan dan perikanan, serta pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya air tawar, air payau dan air laut berbasis kearifan lokal.