Kesenjangan Pendanaan SDGs RI Capai Rp 67 Kuadriliun, PBB Beri Solusi

Liputan6.com, Jakarta Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia meluncurkan program baru untuk memacu investasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia.

Program baru yang berjudul Mempercepat Investasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Indonesia/Accelerating Sustainable Development Goals (SDGs) Investment in Indonesia - ASSIST membuka jalan bagi mekanisme investasi dan pembiayaan baru yang sangat dibutuhkan untuk mengisi kesenjangan pendanaan SDGs di Indonesia.

Program ini memanfaatkan berbagai instrumen pembiayaan inovatif dari sumber pemerintah dan nonpemerintah (misalnya, publik, swasta, dan syariah) untuk mengisi kesenjangan pendanaan SDGs sebesar 4,7 triliun dolar AS (Rp 67,7 kuadriliun) seperti dikutip dari Antara, Sabtu (4/12/2021).

Dipimpin Kepala Perwakilan PBB di Indonesia, Valerie Julliand, empat lembaga PBB yaitu United Nations Development Programme (UNDP), United Nations Environment Programme (UNEP), United Nations Children's Fund (UNICEF), dan United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) bekerja bersama Pemerintah Indonesia untuk menutup kesenjangan pendanaan untuk SDGs.

Pada kesempatan ini, Kepala Perwakilan PBB di Indonesia, Valerie Julliand mengatakan pencapaian SDGs membutuhkan sumber daya dan dana yang sangat besar.

"Kuncinya ada pada pemanfaatan pembiayaan yang telah ada dan sumber pembiayaan baru. Kita harus meneruskan semangat kolaborasi dan kemitraan untuk Dekade Aksi ini. Peluncuran program ini dilakukan hanya dua hari setelah Indonesia menjadi Presiden G20. Ini adalah saat yang tepat untuk membahas pembiayaan SDGs, yang telah menjadi komitmen Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Indonesia atas kerja samanya dalam pelaksanaan Program ASSIST," kata dia.

Di bawah program ini, lanjut Julliand, PBB akan berkolaborasi dengan pemerintah untuk penerbitan obligasi dan sukuk tematik bertema SDGs, instrumen blended finance, dan pinjaman terkait SDGs bersama pemangku kepentingan lainnya yang meliputi lembaga keuangan lokal, mitra pembangunan, serta asosiasi dan aktor nonpemerintah.

Ia mengatakan program ini juga memberikan peningkatan kapasitas bagi pemangku kepentingan terkait, termasuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang dipimpin oleh perempuan dan pemuda, dan memberi mereka pengetahuan untuk mengakses pembiayaan guna mendorong bisnis hijau dan berkelanjutan

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan RI Luky Alfirman mengatakan program ini akan meningkatkan kolaborasi lintas pemangku kepentingan, mendorong lebih banyak aktor untuk juga mengambil bagian dalam mereorientasi investasi dan upaya untuk mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

"Langkah kolaboratif dan strategis ini juga menyoroti pendekatan Indonesia yang inovatif dan berorientasi ke depan dalam mengumpulkan pendanaan baru untuk proyek-proyek TPB, memastikan Indonesia tetap berada di jalur yang tepat dalam 9 tahun terakhir menuju 2030," kata dia.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Kepala Sekretariat SDGs, Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati, mengatakan kesenjangan pendanaan untuk SDGs Indonesia telah meningkat sebagai akibat dari pandemi COVID-19.

"Indonesia harus menyeimbangkan pemulihan ekonomi dan kemajuan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Ke depan, kita perlu melakukan investasi tambahan untuk SDGs di masa transisi ini.” ujar dia.

Kepala Perwakilan UNDP di Indonesia, Norimasa Shimomura menyatakan sektor publik dan swasta termasuk lembaga keuangan, dunia usaha, dan masyarakat madani memiliki peran penting untuk menutup kesenjangan pembiayaan SDGs.

Sebagai lembaga utama PBB, lanjut dia, UNDP berkomitmen menjadi bagian dari kolaborasi multi-pihak ini yang dapat membuka peluang pendanaan yang sangat dibutuhkan untuk mempercepat pencapaian SDGs di Indonesia.

Program ASSIST dimulai pada April 2021 setelah pengajuan proposal yang dipimpin oleh UNDP ke UN Joint SDG Fund berhasil mendapat persetujuan.

Indonesia adalah salah satu dari empat negara yang menerima total pendanaan sebesar 9,7 juta dolar AS (Rp 139 miliar) dari 155 proposal dari lebih dari 100 negara.

Dengan dukungan Program ASSIST, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan surat utang negara bertema SDGs (SDG Bond) yang pertama di Asia Tenggara sebesar 500 juta euro (Rp 8,1 triliun). Program ini akan terus berkolaborasi dengan organisasi lain untuk mengembangkan dan menerapkan instrumen pembiayaan inovatif untuk pembangunan berkelanjutan.