65 Persen Subsidi LPG Dinikmati Bukan yang Miskin, Negara Rugi Besar

Liputan6.com, Jakarta Program konversi dari kompor Liquefied Petroleum Gas (LPG) ke kompor induksi yang diusung oleh PT PLN (Persero) tidak hanya bicara meningkatkan demand listrik, ataupun memangkas defisit neraca perdagangan. Program ini bisa menjadi jalan alternatif untuk dapat menyelesaikan permasalahan subsidi energi yang selama ini dinilai kurang tepat sasaran.

Selama ini, subsidi energi yang dikeluarkan oleh pemerintah terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Subsidi energi naik rata-rata 3,7 persen setiap tahun dan diperkirakan pada 2022 alokasi subsidi energi naik 4,3 persen dibandingkan 2021.

Alhasil, tahun depan kenaikan subsidi energi diperkirakan menjadi Rp 134 triliun. Subsidi energi ini terdiri dari subsidi jenis BBM tertentu dan LPG Tabung 3 kg sebesar Rp 77,54 triliun dan subsidi listrik sebesar Rp 56,47 triliun.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf presiden Edy Priyono menyebutkan, selama ini subsidi LPG besar nilainya karena lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang menjadi sasaran dari subsidi ini.

"Perkiraannya sekitar 65 persen dari subsidi LPG yang menikmati bukan kelompok miskin atau rentan miskin. Itu yang membuat negara rugi besar karena kita impor," ungkapnya dalam keterangan tertulis yang dikeluarkan PT PLN (Persero), Kamis (9/12/2021).

Maka dari itu, arahan lisan Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) di hadapan direksi dan komisaris PT PLN (Persero) terkait konversi kompor elpiji ke kompor induksi layaknya dapat menjadi momentum reformasi subsidi energi yang belum pernah terselesaikan secara baik.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Senada, Ekonom Indef Abra Talattov menilai, program konversi dari kompor LPG ke kompor induksi ini tidak hanya mengurangi defisit neraca perdagangan, tetapi juga menjaga ketahanan energi. Dia pun melihat manfaat positif konversi kompor induksi ada dari sisi subsidi.

"Harga LPG subsidi selama 14 tahun harganya tidak pernah berubah. Jadi gap antara LPG subsidi dan tidak sekarang sudah sekitar Rp 5.300 per kg. Jadi sangat wajar, hampir 60 persen masyarakat yang tidak berhak turut menikmati LPG bersubsidi. Kalau dibiarkan terus, subsidi energi yang diberikan pemerintah akan terus tidak tepat sasaran," terangnya.

Maka dari itu, Abra pun mendesak pemerintah untuk segera melakukan reformasi subsidi energi. Dari satu sisi mengurangi ketergantungan kepada LPG, kemudian juga mempertajam subsidi energi yang lebih tepat sasaran.

"Bagaimana pemerintah bisa memperjelas rumah tangga yang memang berhak mendapatkan subsidi energi. Salah satunya dengan subsidi kompor listrik dengan data yang lebih valid. Karena data PLN sudah jelas, by name by address," tegas Abra.

Hanya saja, dia pun mengingatkan PLN jangan hanya fokus menyasar masyarakat yang akan diberi subsidi energi untuk beralih dari LPG ke Induksi. Pelanggan non subsidi juga harus menjadi target pelanggan konversi energi ini. Terlebih ketika PLN menyebutkan efisiensi kompor induksi, tentu kalangan menengah atas akan lebih rasional.

"Jadi saran saya yang dijadikan sasaran awal para ASN, pegawai BUMN, TNI/Polri, pemerintah dan para pejabat, untuk memberi contoh kepada masyarakat. Bahwa menggunakan kompor listrik ini memang hemat dan aman," imbuhnya.