Sakti Wahyu Trenggono ke Wakatobi, Beri Nelayan Alat Pantau Otomatis

Liputan6.com, Jakarta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyerahkan alat pantau otomatis kepada nelayan dan pemerintah daerah Wakatobi. Ia berharap ini bisa meningkatkan aspek keselamatam nelayan.

Alat pantau itu adalah Wahana Keselamatan dan Pemantauan Objek Berbasis Informasi atau Automatic Identification Sysytem (AIS). Penyerahan bantuan tersebut diharapkan membantu nelayan pada saat berlayar sekaligus mendukung percepatan program penangkapan ikan terukur.

Menteri Trenggono berkesempatan mengunjungi Loka Perekayasa Teknologi Kelautan (LPTK) Wakatobi dan melihat langsung pengoperasian perangkat teknologi pada Rabu (8/6/2022). Menteri Trenggono juga mengapresiasi teknologi Wakatobi AIS karena meningkatkan aspek keselamatan berlayar khususnya bagi nelayan kecil.

"Ini sangat bagus, perlu terus dikembangkan, agar fitur-fiturnya, pesan-pesannya dapat semakin membantu kebutuhan nelayan saat berlayar," katanya mengutip keterangan resmi, Rabu (8/6/2022).

Dalam kesempatan tersebut Menteri Trenggono juga menyerahkan secara simbolis bantuan Wakatobi AIS sebanyak 10 unit untuk nelayan dan 1 unit untuk Pemerintah Kabupaten Wakatobi. Dia berharap melalui penyerahan bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas nelayan Wakatobi.

“Tentu harapan kami dengan dukungan perangkat dan teknologi ini produktivitas nelayan meningkat, sehingga mereka semakin sejahtera. Ini juga merupakan hal yang positif dalam upaya percepatan penangkapan ikan terukur”, ujarnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Pusat Riset Kelautan Rudi Alek Wahyudin mewakili Kepala BRSDM di LPTK menjelaskan bahwa tujuan utama dari teknologi Wakatobi AIS ini adalah keterpantauan nelayan dan aspek keselamatan nelayan.

Rudi menuturkan bahwa AIS ini diharapkan menjadi solusi dari permasalahan yang dihadapi nelayan kecil diantaranya ketersediaan informasi meteorologi di daerah penangkapan ikan, keterpantauan serta keadaan darurat yang dialami Ketika Kapal berlayar.

“Dengan perangkat ini harapannya Kapal dapat terpantau sehingga Ketika terjadi kondisi darurat dapat dilakukan pertolongan secara cepat”, ujar Rudi.

Lebih rinci Kepala LPTK Efi Noferya Manafi mengatakan, Wakatobi AIS memang didesain khusus sesuai karakteristik nelayan kecil Indonesia. Karena itu, bentuk, ukuran, dan energi yang digunakan pun dirancang sesederhana mungkin agar tak menyulitkan nelayan tradisional.

Ia menyebut alat ini didesain dapat bekerja secara portabel dengan baterai sebagai sumber tenaga yang bisa diisi ulang setiap 20 jam pemakaian.

“Dengan fungsi dasar AIS yang dimiliki memungkinkan lokasi dan pergerakan nelayan terpantau detik ke detik di stasiun penerima (VTS)”, terang Efi.

Selain itu, Efi menambahkan bahwa Wakatobi AIS juga dirancang untuk dapat terkoneksi ke sistem pemantauan lalu lintas kapal (Vessel Traffic System/VTS) yang biasa terdapat di pelabuhan-pelabuhan dan otoritas pelayaran. Wakatobi AIS ini juga dapat mendeteksi perangkat AIS pada kapal non perikanan sehingga dapat mencegah terjadinya kecelakaan di laut.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono juga menyampaikan bahwa aspek keselamatan berlayar bagi nelayan Indonesia ini juga menjadi salah satu perhatian dalam penerapan penangkapan ikan terukur. Menteri Trenggono juga terus mendorong penerapan sistem keselamatan di atas Kapal perikanan.

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan melaui Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu (BKPIM), menggelar temu teknis Petugas Perbatasan dan Pulau Terluar di Batam.

Sekjen KKP Antam Novambar mengatakan, sektor ekspor perikanan merupakan salah satu penyumbang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Saat ini ekspor hasil laut mencapai Rp630 miliar," kata Antam.

Potensi perikanan, baik di darat (ikan tawar), maupun potensi bahari belum terkelola secara optimal untuk mendorong perekonomian Indonesia.

Selain itu perkembangan wilayah pesisir di perbatasan dinilai masih tertinggal, lambat, dan sangat terbatas. Wilayah-wilayah perbatasan harus tetap dijaga melalui orientasi pembangunan kawasan perbatasan yang integratif dan berkesinambungan.

Segenap komponen bangsa memiliki peran dan tanggung jawab yang sama baik itu pemerintah, swasta maupun masyarakat. Hal inilah yang menjadikan fokus besar Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk terus berkomitmen dalam membangun sinergi di wilayah perabatasan Indonesia.

Sementara itu Kepala Pusat Standarisasi Sistem Kepatuhan, Teguh Samudro mengungkapkan, sektor perikanan dianggap telah teruji dan mampu menjadi mesin pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan.

Namun dengan meningkatkanya lalu lintas hasil perikanan di wilayah perbatasan, ini membawa konsekuensi pada meningkatnya risiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan berbahaya, serta masuknya hasil perikanan yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan.

"Pengawasan distribusi produk perikanan dari luar negeri juga menjadi salah satu hal yang perlu ditingkatkan di perbatasan negara. Karena perbatasan negara merupakan wilayah yang rawan terhadap lalu lintas produk perikanan ilegal," kata Teguh.