Ekspor Bahan Tambang Mentah Dilarang, PT Timah Fokus Hilirisasi

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah berencana untuk melarang ekspor bahan tambang mentah, salah satunya adalah timah yang produksinya besar di Indonesia. Menyikapi hal ini, PT Timah Tbk akan mendorong optimalisasi anak usaha.

Direktur Operasi PT Timah Tbk Purwoko menyampaikan, anak usaha tersebut adalah PT Timah Industri. ia mengaku, perusahaan ini akan difokuskan dalam mendorong hilirisasi timah di dalam negeri.

“Pada 2008 itu diputuskan Timah Industri menjadi lini anak suaha yang fokus pada hilirisasi logam timah, kemudian pada 2010 Timah Industri ini membangun pabrik tin chemical dan tin solder,” katanya kepada wartawan, di TINS Gallery, Pangkal Pinang, Rabu (22/6/2022) malam.

Sejak saat itu ia mengaku sumbangan yang dihasilkan oleh PT Timah Industri ini cukup besar. Sehingga, langkah pengoptimalan anak usaha ini dipandang realistis.

“Dari tahun ke tahun hingga saat ini sumbangan dari situ cukup lumayan, perkembangannya cukup baik dan fantastik,” katanya.

Kedepannya, Purwoko berharap bisa meningkatkan kapasitas produksi yang dilakukan oleh Timah Industri. Sehingga nantinya berdampak pada pendapatan yang juga meningkat dua kali lipat.

Ia mengungkap, saat kapasitas terpasang untuk tin chemical sebesar 10.000 ton per tahun. Sementara, kapasitas terpasang untuk tin solder adalah 4.000 ton per tahun. Sedangkan, besaran produksi pada 2021 lalu diakui masih belum bisa maksimal dari jumlah kapasitas terpasang.

“ini yang perlu kita dorong, kalau larangan ekspor bahan mentah itu terjadi, produk logam itu bisa ke Timah Industri semua,” katanya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan, guna mengakselerasi peningkatan itu masih ada hal yang menantang. Termasuk besaran bahan mentah timah yang bisa diserap oleh Timah Industri.

“Seberapa besar yang bisa diserap? Ini jadi chalenging tersendiri, kita harus cepat kejar peningkatan (kapasitas), ini peluang masih besar,” kata dia.

Dengan demikian, terkait peningkatan produksi hilirisasi di sektor timah ini, kata dia, masih memerlukan waktu. Sama halnya dengan produk tambang lainnya yang jadi perhatian pemerintah untuk disetop ekspor bahan mentahnya.

“semua butuh waktu, tapi tentu kebijakan pemerintah akan melihat kondisi industri, seperti yang terjadi di coal (batu bara) dan nikel, pasti semua ada tahapannya,” terang dia.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah berkomitmen untuk mendorong hilirisasi industri di Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah. Hal ini dibuktikan dengan kebijakan larangan ekspor sejumlah komoditas tambang unggulan dalam bentuk mentah.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan, pemerintah berencana mulai melarang ekspor bauksit mentah di tahun ini mengikuti jejak nikel. Selain bauksit, pemerintah juga akan menyetop ekspor timah mentah di penghujung 2022.

"Nikel kita stop, bauksit sebentar lagi akan kita stop di 2022, dan di 2022 akhir kita akan menyetop ekspor timah," ujar Bahlil dalam acara Road to G20: Investment Forum Kementerian Investasi/BKPM, Rabu (18/5/2022).

Bahlil menyampaikan, larangan ekspor komoditas mentah terbukti efektif untuk meningkatkan nilai tambah. Hal ini tercermin dari peningkatan realisasi ekspor tambang pasca larangan ekspor nikel mentah diterapkan.

"Di tahun 2020 ekpor kita untuk nikel cuma USD 2 billion dan 2022 ekspor kita hilirisasi dari stainless steel sudah mencapai USD 22 billion," ungkapnya.

Selain itu, penerapan kebijakan larangan ekspor komoditas tambang dalam bentuk mentah diyakini akan memangkas nilai defisit neraca perdagangan yang masih terjadi. Salah satunya dengan negara ekonomi kuat seperti China.

"Sekarang defisit neraca perdagangan dengan China tidak lebih dari USD 2 miliar. Di 2022 pasti akan surplus neraca perdagangan China, ini kontribusi kita dari hilirisasi nikel," tutupnya.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan rencana pemerintah menghentikan ekspor bahan mentah bauksit hingga timah mulai tahun 2023 mendatang.

“Bauksit setop tahun depan, setop lagi tembaga atau timahnya, biar digugat lagi. Enggak apa digugati terus, belum tentu kita kalah, tapi belum tentu juga kita menang,” kata Jokowi dalam Sidang Terbuka Senat Akademik Dies Natalis ke-46 UNS, Jumat (11/3/2022).

Jokowi mengaku tak masalah jika kembali digugat oleh Uni Eropa (UE) ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) karena penghentian ekspor tersebut. Menurutnya, penghentian itu adalah keputusan yang tepat.

“Tapi keberanian itu harus kita lakukan, kalau kita enggak pernah mencoba, kita enggak akan tahu kita menang atau kalah, kita benar atau enggak benar. Tapi yang ini benar, setop itu benar,” kata Jokowi.

Ia lantas bercerita soal Indonesia digugat Uni Eropa karena menghentikan ekspor nikel beberapa waktu lalu.

“Begitu kita bilang setop nikel, setop ekspor bahan mentah nikel, kita digugat sama Uni Eropa, belum rampung sampai sekarang. Enggak apa, ini belum rampung saya sudah perintah lagi bauksit tahun ini stop, biar digugat lagi,” ucapnya.