PMN Garuda Indonesia Rp 7,5 Triliun Cair Oktober 2022

Liputan6.com, Jakarta - Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp 7,5 Triliun untuk maskapai PT Garuda Indonesia Tbk ditarget cair pada Oktober-November 2022. Namun, ada sejumlah tahapan yang perlu dilengkapi oleh maskapai pelat merah ini.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengungkap, proses pencairan PMN ini memerlukan prosedur yang panjang. Semua itu dijalani sesegera mungkin. Tahapan paling baru adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui pencairan Rp 7,5 triliun, artinya adanya lampu hijau menuju terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) soal PMN Garuda Indonesia.

Selain PP tersebut, Irfan masih perlu menghitung porsi saham para pemegang saham setelah masuknya dana PMN ke Garuda Indonesia. Lalu, proses audit kinerja dan keuangan perusahaan yang harus dilakukan hingga Juni 2022.

"jadi oktober-november bisa jalan lah (Dana PMN digunakan)," kata dia saat ditemui di Menara BNI, Kamis (25/8/2022).

Tahap paling awal, adalah menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah yang rencananya keluar dalam waktu dekat. Selanjutnya menghitung nilai saham dan dikomunikasikan dengan para pemegang saham.

"PMN itu kan sudah setuju dikeluarin, tinggal tunggu satu hal, yaitu PP, itu sudah diproses," ungkapnya.

Pada proses penghitungan porsi saham itu, Irfan menyebut perlu dilakukan dengan saksama, baik bagi pemegang saham mayoritas maupun minoritas. Untuk itu, ia menggandeng Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk menghitung nilai sahamnya.

Langkah ini mengacu pada aturan pasar modal tentang keadilan antara pemegang saham minoritas dan mayoritas.

"Kita akhirnya pakai KJPP unntuk menetukan harga berapa. kan bisa aja yang satu minta tinggi, yang satu mau rendah. sehingga minoritas lain kan harus 'lu mau ikutan apa nggak?'. kalau mau ikutan taruh duit, kalau nggak ikutan, terdelusi (nilai sahamnya) taruh duit kepemilikan saham nggak berubah. kalau enggak mau ya terdelusi," kata dia menjelaskan.

"KJPP akan keluarin September. Kenapa? karena PKPU kelar Juni itu kita mau nggak mau harus audited sampai Juni, karena aturannya juga begitu," tambah Irfan.

Sebelummya, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo telah menyetujui suntikan penyertaan modal negara (PMN) Rp 7,5 triliun ke Garuda Indonesia. Sehingga, maskapai pelat merah itu bisa menindaklanjuti penyehatan perusahaan dan kondisi penerbangan kedepannya.

Keputusan ini keluar pasca adanya rapat terbatas yang dilakukan di Istana Kepresidenan Jakarta bersama sejumlah menteri, Rabu (24/8/2022) sore. Erick Thohir menyebut, suntikan dana ini akan menjadi salah satu upaya membuat tiket pesawat lebih murah.

"Tadi dalam paparan kita sampaikan, alhamdulillah terima kasih atas dukungan pemerintah dan DPR dimana kita sudah bisa berhasil merestrukturisasi Garuda melalui PKPU sehingga garuda kembali bisa untuk bergerak secara korporasi lebih sehat," kata dia dalam konferensi pers pasca Ratas di Istana Presiden, Rabu (24/8/2022).

"Dimana salah satunya indikasi yang akan kita lakukan seusai PKPU putuskan, pemerintah akan kembali membantu PMN sebesar Rp 7,5 triliun," tambahnya.

Menurut Erick, rencana ini telah keluar setidaknya 1,5 tahun lalu sebelum maraknya kasus Covid-19. Tapi rencana ini tertunda akibat adanya pandemi Covid-19.

"Tetapi inilah momentum yang baik saya rasa tentu bagaimana sekarang recovery covid-19 sudah terjadi, pertumbuhan ekonomi kita sudah di 5,44 (persen) maka kita sampaikan ke presiden dan para menteri yang hadir," paparnya.

Menteri BUMN Erick Thohir memastikan biaya penambahan pesawat Garuda Indonesia tidak akan dikorupsi. Targetnya, Garuda Indonesia dan Citilink akan mengoperasikan 120 pesawat di akhir tahun 2022.

Erick Thohir menegaskan biaya sewa pesawat baru yang akan dilakukan ini sesuai dengan harga pasar. Sehingga tak akan melambung seperti kasus yang pernah terjadi sebelumnya.

"Kita pastikan pesawat yang baru ini harga sewanya sesuai dengan harga pasar," kata dia dalam Konferensi Pers usai Rapat Terbatas di Istana Presiden, Rabu (24/8/2022).

"Tidak harga seperti yang sebelumnya, yang terindikasi, bahkan sudah ada tersangka untuk kasus korupsi untuk di garuda," imbuhnya.

Penambahan pesawat ini merupakan salah satu rencana pemulihan kinerja maskapai setelah proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) selesai. Ini juga jadi bagian dari perintah Presiden Joko Widodo.

Beberapa waktu lalu, Jokowi meminta Menteri Erick untuk menambah pesawat di maskapai pelat merah. Tujuannya untuk menyetabilkan harga tiket pesawat yang dinilai masih mahal.

Garuda Indonesia dan Citilink saat ini mengoperasikan sekitar 61 pesawat. Sementara, pada akhir tahun nanti ditarget bisa mengoperasikan 120 pesawat.

"Nah keseimbangan ini yang kita harapkan juga bisa memperbaiki harga tiket nasional," ujar dia.